androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Fersianus Waku

News, SEMARANG - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena tidak ikut berkampanye selama 75 hari masa kampanye Pilpres 2024.

"Terima kasih Pak Jokowi karena sampai dengan titik terakhir beliau tidak mengambil kesempatan itu (kampanye)," kata Ganjar seusai kampanye di Lapangan Pancasila, Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Ganjar juga berterima kasih kepada kelompok masyarakat sipil yang selalu mengingatkan agar presiden tak berkampanye.

"Terima kasih juga kepada civil society, kampus yang sudah mengingatkan. Artinya kita masih bisa mendengarkan," ujarnya.

Baca juga: Survei LSI: Tak Ada Parpol Baru di Senayan, PDIP Unggul Tipis dari Gerindra

Diketahui, Jokowi selama masa kampanye Pilpres 2024 dikritik kubu pasagan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Basswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud, hingga sivitas akademika lantaran tendensi mendukung capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu tidak terlepas dibawanya program kerja hingga visi misi pemerintahan Jokowi oleh pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Selain itu, juga dikarenakan Gibran merupakan putra sulung Jokowi.

Lain dari itu, Jokowi juga sempat mengatakan, menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu).

Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Baca juga: Daftar Mantan Pelatih Timnas Indonesia yang Nyaleg di Pemilu 2024

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.