androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

News, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan pihaknya belum bisa mengungkapkan perkara dugaan jual beli surat suara di Malaysia.

"Nanti, kan lagi penyelidikan. Penyelidikannya nanti," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja di kawasan Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Ia menjelaskan, pihaknya juga belum bisa memastikan siapa yang terlibat pada dugaan jual beli surat suara tersebut.

Menurut dia, dugaan jual beli surat suara ini baru masuk tahap penelusuran. Bahkan, kasus ini belum pada tahap penyelidikan.

Meski begitu, Bagja mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukjm (Gakkumdu). Sebab, kasus ini merupakan dugaan perkara pidana pemilu.

"Karena ini masuk pidana, teman-teman sentra Gakkumdu kini juga sedang melakukan proses penyelidikan dan pemberkasan," tandas Bagja.

Sebelumnya, terdapat fenomena jual beli surat suara pemilu di Malaysia. Harga surat suara itu dibanderol dengan harga 25 sampai 50 ringgit. Adapun satu ringgit sama dengan kurang lebih tiga ribu rupiah.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo dalam konferensi pers yang digelar Migrant Care, Sabtu (10/2/2024).

"Per surat suara bisa berharga 25-50 ringgit," kata Wahyu.

Ia mengungkapkan surat suara yang diperjualbelikan oleh makelar suara berasal dari suara suara metode pos. Surat suara itu tidak terdistribusi dengan baik, sehingga tidak diterima oleh warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia.

Menurut Wahyu, motif utama dalam praktik yang selalu terjadi dalam setiap pemilu ini adalah adalah uang.

"Yang terjadi adalah memanfaatkan surat suara yang nganggur di kotak-kotak pos, di apartemen-apartemen. Mereka (makelar) ambilin dan kemudian terkumpul banyak," jelasnya.

Fenomena itu disebut Wahyu merupakan pelanggaran pemilu. Namun, penuntasan masalah tersebut menurutnya terkendala dari sisi yurisdiksi hukum karena terjadi di Malaysia.