Terkini Lainnya
TAG
Bawaslu mengimbau kepala desa tidak terlibat dalam kegiatan politik baik sebagai kader maupun jadi aktivis kampanye dalam proses menjelang Pilkada.
Ada beberapa pelanggaran dalam pemilu ulang yang berpotensi terjadi, yakni politik uang, ketidaknetralan penyelenggara, dan intimidasi oleh parpol.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi mengatakan penyebaran berita bohong atau hoaks berpotensi marak terjadi dalam Pilkada 2024,
Secara teknis hukum calon anggota DPR atau DPD terpilih yang mundur sebelum dilantik bukanlah perbuatan atau tindakan yang dilarang.
Pelaku suap pendaftaran calon kepala daerah juga akan dikenai denda paling sedikit 300 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.
Penetapan sebagai calon kepala daerah yang diusung partai politik atau gabungan partai politik akan dibatalkan jika parpol terbukti terima imbalan.
Bawaslu beri kesempatan hingga Senin (24/6/2024) ke bakal pasangan cagub cawagub Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun-Kun Wardana perbaiki dokumen.
Proses pemilu kali ini merupakan agenda elektoral yang paling besar, paling rumit, dan paling kompleks sepanjang sejarah pemilihan di Indonesia.
Pemenuhan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu adalah usaha jangka panjang yang tidak hanya bisa dilakukan saat mau Pemilu saja.
KPU harus menggelar PSU di beberapa wilayah pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Selain itu, Puadi juga menekankan, politik uang pun jadi poin yang tidak akan luput dari pengawasan Bawaslu dalam PSU.
Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono pun menegaskan ihwal objek sengketa nantinya bukan lagi sekadar surat keputusan maupun berita acara.
Bawaslu mendorong ASN, TNI, Polri dan pejabat negara untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya selama proses Pilkada.
Bawaslu memastikan tak ada pelanggaran pemilu yang terjadi saat proses tindak lanjut KPU atas Putusan MK terkait PHPU berjalan.
Jimly Asshiddiqie menyoroti banyaknya perkara sengketa Pileg 2024 yang dikabulkan MK. Putusan itu menunjukkan banyak masalah terhadap ketetapan KPU.
MK memerintahkan KPU merekapitulasi ulang 233 TPS di Cilincing, Jakarta Utara sepanjang pengisian calon anggota DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 2.
Ia dinilai sebagai leading sector telah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memastikan penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu
Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi, kedua penyelenggara pemilu itu dihadiri pimpinan dan sekjen masing-masing.
Kecanggihan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan jadi isu krusial yang perlu diantisipasi dalam Pilkada 2024.
Bawaslu minta ada penambahan pasal dalam RPKPU tentang penyusunan daftar pemilih Pilkada 2024 terkait akses Sistem Informasi Pemilih (Sidalih).