androidvodic.com

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

News, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merespons soal terjadinya ledakan perolehan suara mereka yang saat ini mencapai 3,13 persen.

Data tersebut berdasarkan Real Count KPU saat ini mencapai 65,74 persen atau setara 5.412 dari 823.236 TPS, yang diperbarui pada 2 Maret 2024 pukul 12.00.

Wasekjen Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri DPP PSI Marsha Damita Siagian menilai, wajar jika perolehan suara PSI meningkat.

Ia mengatakan, dalam konteks publik membandingkan quick count, keakurasian perhitungan Pilpres lebih mudah untuk didapat, karena hanya terdapat satu pemenang dari 3 kandidat.

Namun, tidak untuk Pileg, yang menurut Marsha, rasionya 1 banding 16.

Baca juga: Perolehan Suara PSI Capai 3 Persen, Ini Kata KPU

"(Pileg) Angkanya jauh lebih tinggi. Jadi ini dari statistik saja udah berbeda. Satu (Pilpres) 1 banding 3, satu lagi (Pileg), 1 banding 16," kata Marsha, saat hadir menjadi Saksi dari PSI dalam Rapat Rekapitulasi Suara, di kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Sabtu (2/3/2024).

Terlebih, Marsha menjelaskan, saat ini masih ada sekitar 70 juta suara yang masih dalam proses penghitungan KPU.

"Juga sekarang memang masih ada sekitar 70-an juta suara yang sedang dihitung, on going. Barusan tadi ada beberapa ribu suara lagi yang kemudian dihitung," ungkapnya.

Baca juga: Elektabilitas PSI Di Bawah 4 Persen, Ini Respons Jokowi

"Suara-suara ini yang sebenarnya suara rakyat yang baru datang dari ujung-ujung, yang tempat TPS-nya jauh, dan inilah yang sedang divalidasikan. Dan semua yang rapat pleno di dalam, saksi, memberikan kata sepakat atas hasil yang ada," tutur Marsha.

Lebih lanjut, Marsha membantah adanya dugaan jual beli suara yang diduga dilakukan PSI dan sempat ramai diperbincangkan publik.

"Kalau saya lihat di dalam (Rapat Pleno Rekapitulasi Suara, di KPU) sih enggak ada. Enggak ada," ucapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, biarlah hasil yang ada pada Real Count tersebut menjadi acuan.

"Pokoknya biar rekap berjenjang saja, biar yang angka-angka saja," kata Afif, saat ditemui di kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Sabtu (2/3/2024).

Sebagaimana diketahui, syarat masuk ke parlemen Pemilu 2024 adalah memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional.

Berarti, parpol yang tidak mencapai persentase tersebut tidak akan mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tidak bisa berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 414 butir (1):

“Partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”.