Ketua MK Tegaskan Hakim Pimpinan Sidang Sengketa Pemilu Tak Boleh Panggil Saksi Ahli - News
Laporan Wartawan News, Ibriza Fasti Ifhami
News, JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI Suhartoyo menegaskan hakim tak bisa memanggil saksi ahli dalam sidang sengketa pemilu.
Hal ini disampaikan Suhartoyo menyoroti sidang sengketa hasil pemilu 2024 yang akan digelar mendatang.
"Apakah boleh hakim mengadili dalam perkara pileg dan pilpres nanti bisa aktif memangil pihak ahli ke persidangan? Itu saya tegaskan enggak bisa," kata Suhartoyo kepada wartawan di Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/3/2024) malam.
Ia menekankan hanya para pihak yang dapat memberi pembuktian di dalam sidang.
Sedangkan hakim tak boleh 'cawe-cawe'.
"Jadi semua itu harus dibawa ke persidangan, dibuktikan oleh para pihak, tidak boleh itu hakim cawe-cawe, harus begini, harus begini, enggak boleh," ucapnya.
Baca juga: Guru Besar Fakultas Hukum UMY Menilai Sistem Pemilihan Hakim MK Harus Diubah
Di sisi lain, meskipun hakim menyarankan untuk menambah saksi dalam persidangan, hanya pemohon yang boleh mencari dan menentukan siapa saksi tambahan tersebut.
"Kalau kemudian hakim menyarankan, misalnya 'eh kamu saksinya kurang nih', ditambah atau dan lain sebagainya, tetap yang mengajukan pihak yang bersangkutan langsung. Bukan hakim yang cari kemudian bisa mendatangkan ahli seperti pada pengujian UU atau judicial review. Enggak," jelas Suhartoyo.
Menurutnya hakim yang menangani perkara sengketa pemilu tidak boleh melebih-lebihkan kasus.
Bahkan hakim dapat dikatakan sudah berpihak jika mencoba untuk menambahkan fakta di persidangan.
"Dalam sengketa lembaga negara yang menjadi kewenangan MK, perkara pilkada enggak boleh berlebih-lebihan sikapnya kemudian menambah-nambah fakta di persidangan inisiatif hakim, itu hakim sudah berpihak," tegas Suhartoyo.
Ia mengatakan seorang hakim seharusnya bersifat pasif.
Sebab segala pembuktian dalam persidangan menjadi tanggung jawab pemohon perkara.
"Jadi hakim sebenarnya pasif seharusnya, kalau temen meliput perkara -perkara sidang perdata di peradilan umum, perkara pidana, hakim enggak ada hakim yang perintahkan panggil ini panggil ini, enggak boleh," kata Suhartoyo.
"Karena sifatnya harus pasif, pembuktian semuanya dibebankan kepada para pihak, kalau dalam perkara perdata penggugat dan tergugat, dalam perkara pidana ya jaksa yang mengalihkan mendakwakan terdakwa, yang mendatangkan saksi, mendatangkan ahli," tuturnya.
Terkini Lainnya
Pemilu 2024
Suhartoyo menegaskan hakim tak bisa memanggil saksi ahli dalam sidang sengketa pemilu.
Pilkada Jateng 2024: Pertarungan Jilid II Jokowi vs PDIP
Pemilu 2024
BERITA REKOMENDASI
Gagal Masuk Senayan, Majelis PPP Desak Muktamar Digelar di 2024
BERITA TERKINI
berita POPULER
PKB Usulkan Nagita Slavina jadi Cawagub Bobby Nasution, Begini Respons Demokrat dan PAN
Wacana Duet Bobby-Nagita di Pilkada Sumut Tuai Beragam Respons, Demokrat Ogah, PAN Beri Catatan
Pengamat Politik Ungkap Alasan Realistis Jika Kaesang Maju Pilkada Jawa Tengah
Politikus NasDem Tak Setuju Jika Cawagub Anies Berasal dari PKS
Permohonan Sengketa Pileg 2024 yang Dikabulkan Meningkat, Suhartoyo: Semakin Berikan Rasa Keadilan