androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

News, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto buka suara soal potensi bertambahnya kursi Menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan mendatang.

Hal itu katanya mengacu pada perolehan suara Golkar yang meningkat signifikan hingga 15 persen pada Pileg 2024.

Airlangga tidak menjawab pasti berapa kursi Menteri yang akan didapat Golkar pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya. Ia hanya mengatakan, Golkar sebagai pengusung Prabowo-Gibran akan menjadi bagian dari pemerintahan mendatang.

"Jadi, pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi, Partai Golkar adalah bagian pemerintahan mendatang," kata Airlangga rapat pleno partai di DPP Partai Golkar, Jalan Angrek Nelly, Jakarta, Minggu, (10/3/2024).

Airlangga tidak menampik jumlah kursi menteri dari partainya pada pemerintahan mendatang akan lebih banyak dibandingkan pada pemerintahan Jokowi saat ini.

Menurutnya, raihan suara Golkar pada Pileg 2024 akan memperkuat postur partainya di pemerintahan nanti.

"Ini tentunya memperkuat konstruksi dan postur pemerintahan selanjutnya," katanya.

Baca juga: AHY Soal Demokrat Disindir Hanya Dapat Jatah 8 Bulan: Ibarat Pilot, Justru Ini Masa yang Menentukan

Untuk diketahui representasi Partai Golkar di Kabinet Indonesia Maju (KIM) saat ini terdiri dari tiga menteri dan satu wakil menteri. Ketiga Menteri tersebut yakni Menko Perekonomian  yang dijabat Airlangga Hartarto, Menpora yang dijabat Dito Ariotedjo, dan Menteri Perindustrian yang dijabat Agus Gumiwang. Selain itu ada satu Wakil Menteri yakni Jerry Sambuaga, yang menjabat Wakil Menteri Perdagangan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku belum tahu sudah atau belum partainya mengusulkan menteri kepada Capres-Cawapres terpilih Prabowo-Gibran untuk periode 2024-2029.

Menurut Agus, usulan menteri di internal Golkar merupakan urusan ketua umum, dalam hal ini Airlangga Hartarto.

Baca juga: Eks Wakapolri Oegroseno Sebut Polisi Bisa Periksa KPU hingga Police Line Server Sirekap

Selain itu, penentuan jumlah menteri asal partai politik hingga sosok pengisinya merupakan hak prerogatif presiden.

"Kalau menteri itu urusannya ketua umum yang mengusulkan. Yang mengusulkan menteri itu Ketua Umum, tapi Menteri itu kan hak prerogatif dari Presiden, termasuk sekarang presiden terpilih," katanya usai rapat intern di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Agus tidak menepis adanya prediksi jumlah menteri dari Partai Golkar akan bertambah pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Hal itu dikarenakan perolehan suara Partai Golkar pada Pileg 2024 berdasarkan hasil hitung cepat meningkat signifikan dibandingkan Pileg 2019 lalu.

"Ya logikanya sih seperti itu ya (bertambah). Tetapi, nanti itu kan tergantung dari presiden terpilih," tandasnya.