Saksi Kubu Anies dan Ganjar Ogah Tandatangani Formulir Hasil Penghitungan Suara, KPU: Tetap Sah - News
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
News, JAKARTA - Hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2024 bakal tetap sah meski ketika ada saksi yang tidak menandatangani formulir D hasil tingkat provinsi.
Hal itu merupakan respons Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas adanya catatan khusus dalam proses rekapitulasi suara di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) atas saksi pasangan capres-cawapres yang enggan membubuhi tanda tangan pada formulir D hasil tingkat provinsi.
Anggota KPU RI, August Mellaz menilai hal itu wajar karena tidak semua peserta pemilu memiliki saksi saat penghitungan suara.
"Ada juga yang tidak menandatangani segala macam atau misalnya saksinya memang tidak ada," kata August di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2024).
Meski begitu, ia menegaskan penghitungan suara tanpa saksi tetap sah karena adanya dokumen-dokumen otentik seperti formulir C hasil dan D hasil.
"Ya dong (tetap sah)," tandas August.
Sebelumnya, rapat pleno terbuka mengungkapkan saksi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tidak mau menandatangani formulir D hasil dan berita acara di tingkat Provinsi Sumsel.
Baca juga: Jokowi Diprediksi Bakal Cawe-cawe di Munas Golkar Lewat Sosok yang Satu Ini
Hal itu merupakan catatan pihak KPU Provinsi Sumsel selama yang disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi suara nasional dalam negeri di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin hari ini.
Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya mengatakan saksi Anies-Muhaimin enggan tanda tangan karena menganggap pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidak sah.
Saksi Anies-Muhaimin juga sempat melaporkan keberatan mereka usai pemungutan suara. Namun, Bawaslu menolak laporan tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat.
"Bahwa paslon nomor urut 2 melanggar batas usia cawapres serta terdapat dugaan intervensi terhadap putusan MK nomor 90/2023 yang dibuktikan dengan uraian dissenting opinion hakim MK dan putusan MKMK yang menyatakan ketua MK melanggar kode etik," kata Andika.
Baca juga: Prabowo-Gibran Sapu Bersih 8 Provinsi, Malam Ini KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara 4 Provinsi
Hal yang sama juga dilakukan oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Andika mengatakan saksi Ganjar-Mahfud merasa keberatan karena menganggap Pilpres 2024 telah mencederai sistem demokrasi yang sudah dibangun selama ini.
Kubu paslon nomor 3 juga menilai ada rekayasa hukum, keterlibatan aparat, penyalahgunaan bansos, praktik intimidasi, dan politik uang dalam Pilpres 2024.
Terkini Lainnya
Pilpres 2024
Meski begitu, ia menegaskan penghitungan suara tanpa saksi tetap sah karena adanya dokumen-dokumen otentik seperti formulir C hasil dan D hasil.
Menakar Peluang Kaesang Maju Pilkada Jateng, Efek Jokowi Dinilai Bawa Keuntungan, Gibran Beri Saran
Pilpres 2024
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
Ketimbang Anies, Kaesang Usul PKS Usung Ahmad Syaikhu Jadi Cagub DKI: Sebagai Pemenang di Jakarta
Presiden PKS: Duet Anies-Kaesang Sangat Menarik tapi Harus Melalui Musyawarah
Walau Tumbuh dan Besar di Priok, Marshel Widianto Sudah Paham Kondisi Jomplang di Tangerang Selatan
Tiga Tokoh Diprediksi Maju Pilkada Mimika, Johannes Rettob-Emanuel Kemong Dinilai Paling Siap
Jawaban Terkini Kaesang soal Maju Pilgub Jakarta atau Jateng