androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Fersianus Waku

News, JAKARTA - Pakar politik, Ikrar Nusa Bhakti memprediksi wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin koalisi besar akan sulit.

Ikrar mengatakan, Jokowi bukan ketua umum partai politik (parpol) sehingga sulit untuk memimpin koalisi besar.

"Kalau dia (Jokowi) menjadi ketua, dia harus ketua partai, enggak mungkin lah ujug-ujug," kata Ikrar dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (16/3/2024).

Di sisi lain, kata dia, Demokrat sebagai salah satu parpol pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menentang wacana itu.

"Demokrat mengatakan ini kan kami independen, kenapa kemudian kita harus disatukan menjadi koalisi besar dan kita harus tunduk pada pemimpin dari koalisi ini," ujar Ikrar.

Baca juga: Ray Rangkuti Yakini PKS dan PDIP Tidak Akan Mudah Diajak Masuk ke Koalisi Besar Prabowo-Gibran

Ikrar menjelaskan, koalisi besar di Indonesia lahir pada zaman Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, saat itu SBY mengangkat Aburizal Bakrie yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar menjadi ketua koalisi.

"Pertanyaan saya, ketua koalisi itu kan pada masa itu digagas oleh presiden, pertanyaan saya apakah Prabowo memang menggagas adanya koalisi besar itu?" ucap Ikrar.

"Apalagi kemudian dikatakan ini akan jadi koalisi permanen untuk 20 tahun ke depan untuk menunjang proyek yang disebut dengan Indonesia Emas 2045," tuturnya menambahkan.

Baca juga: Jokowi Diusulkan Jadi Pemimpin Koalisi Besar, Sekjen PBB Sebut Kewenangan Ada di Tangan Prabowo

Wacana menjadikan Jokowi sebagai pemimpin koalisi besar diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie.

Hal ini disampaikan Grace dalam Sebuah video yang ditayangkan di YouTube Kompas.com pada Selasa (12/3/2024).

"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace.

Menurutnya, Jokowi dapat menjadi sosok yang mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai-partai politik.