androidvodic.com

Beda dengan Golkar, PAN Belum Minta Jatah Menteri ke Prabowo  - News

News, JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengatakan, partainya belum membicarakan mengenai jatah menteri ke Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Saleh menegaskan, saat ini PAN masih fokus mengawal rekapitulasi suara Pemilu 2024 dan bersiap-siap menghadapi perselisihan Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Rekapitulasi ini tinggal sebentar lagi. Setelah itu, kami belum bisa tenang-tenang. Masih harus berjuang lagi di MK. Mengamankan suara Pilpres dan Pileg," kata Saleh kepada wartawan, Senin (18/3/2024).

"Khusus PAN, ada beberapa dapil yang kami siapkan untuk menggugat. Data dan bukti sudah dikumpulkan. Sudah siap didaftarkan ke MK," ujarnya menambahkan.

Saleh menjelaskan, mengenai jatah menteri di kabinet adalah urusan bersama mitra koalisi pendukung Prabowo-Gibran.

"Semua partai memiliki peran strategis. Termasuk dalam memenangkan Prabowo-Gibran," ucapnya.

Menurutnya, penetapan jatah menteri baiknya didasarkan atas kesepakatan bersama. Sebab, di parlemen nanti semua koalisi pasti akan memiliki peran masing-masing. 

"Prinsipnya, harus sama-sama. Tidak boleh ada yang ditinggalkan," ungkap Saleh.

Baca juga: Airlangga Berharap Jatah Menteri untuk Golkar Bertambah di Pemerintahan Prabowo, Berapa?

Saleh menuturkan, PAN meyakini Prabowo-Gibran akan mengambil tindakan yang bijaksana.

"Memberikan penilaian objektif kepada semua partai koalisi. Apalagi, pencalonan Prabowo sudah melalui jalan yang sangat panjang," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto berharap partainya mendapatkan 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara bertajuk Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat (15/3/2024) kemarin.

Awalnya, Airlangga mengatakan, 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar," katanya dikutip dari YouTube Kompas TV.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat