Waketum Golkar: Jumlah Menteri Kabinet Hak Prerogatif Presiden, Tidak Boleh Dibatasi - News
News, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, jumlah anggota kabinet tidak bisa dibatasi.
Pasalnya, kabinet bagian penting bagi presiden terpilih untuk menjalankan visi dan misinya.
Menurut Agus, seorang calon presiden ketika berkampanye ke masyarakat akan menyampaikan dan menawarkan visi misi yang akan dijalankan ketika terpilih menjadi presiden.
Karena itu, saat terpilih menjadi presiden, kata Ketua Dewan Pembina Posko Pemenangan Prabowo-Gibran atau Kopi Pagi ini, presiden terpilih mempunyai kepentingan untuk bisa menjalankan program-program untuk mencapai visi misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat.
Baca juga: AHY Diminta Siapkan Kader Demokrat Terbaik untuk Masuk di Kabinet Prabowo
"Bagian terpenting supaya visi misi itu bisa tercapai adalah jumlah kebutuhan anggota kabinet," ujar Agus kepada wartawan saat buka bersama dengan media di Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Oleh sebab itu, hak prerogatif presiden yang bersifat istimewa, mandiri dan mutlak yang diberikan oleh konstitusi tidak boleh dibatasi termasuk penentuan jumlah anggota kabinet.
"Jadi presiden terpilih boleh merekrut anggota kabinet sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi visi misinya," kata Agus.
Untuk diketahui, saat ini Presiden dan Wapres terpilih Prabowo-Gibran sedang menyusun kabinet.
Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah kementerian. Salah satunya Menko yang mengurusi makan siang gratis.
Sementara, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memang disebutkan, jumlah kementerian dibatasi maksimal 34 kementerian.
Demikian pula wakil menteri yang bisa saja dibentuk oleh presiden.
"Zaman Presiden Soeharto saja, jumlah kabinetnya rata-rata 45," ujarnya.
Terkini Lainnya
Kabinet Prabowo Gibran
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, jumlah anggota kabinet tidak bisa dibatasi.
Alasan Timnas AMIN Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi: Bahas Bansos, Penyalahgunaan Fasilitas Negara
BERITA REKOMENDASI
Soal Jatah Menteri untuk NasDem, PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden
BERITA TERKINI
berita POPULER
Komentar Ganjar, PAN, hingga Golkar soal Jokowi-Gibran Disebut Bukan Lagi Kader PDIP
Majelis Syuro PBB Berharap Yusril Dapat Posisi Menko Polhukam Atau Menkumham: Itu Sudah Bidangnya
Masuk Bursa Calon Gubernur DKI Jakarta dari PDIP, Risma: Aku Enggak Punya Uang dan Enggak Berani
Tangani Ratusan Perkara PHPU Pemilu Legislatif, MK Sediakan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim
Kaesang Bereaksi NasDem dan PKB Akhirnya Dukung Prabowo-Gibran, Singgung Sumbangan