androidvodic.com

News, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung Pemkot Jakarta Utara, melakukan pembongkaran bangunan ruko yang mencaplok bahu jalan dan saluran air di Jalan Pluit Karang Niaga, Penjaringan, Jakarta Utara.

Sebab, menurut legislator kelahiran Tanjung Priok ini, kehadiran ruko-ruko tersebut telah mengganggu fasilitas umum.

"Ruas itu kan sudah masuk ke fasilitas umum, ada asas kebermanfaatan publik di situ, tidak bisa main asal tiban saja layaknya properti pribadi. Namun ingat tetap utamakan pendekatan humanis-solutif ketika penertiban," kata Sahroni dalam keterangannya, Rabu (24/5/2023).

Politikus Partai NasDem itu juga meminta Polda Metro Jaya, melalui Polres Jakut, memberi dukungan terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan Pemkot Jakut. 

Politikus NasDem ini berharap peran aparat penegak hukum dapat meminimalisir potensi terjadinya konflik di lapangan.

"Bersama dengan Satpol PP, kepolisian harus dengan tegas tindak pihak-pihak yang menolak untuk ditertibkan. Karena mereka sudah jelas melanggar," pungkas Sahroni.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan pembongkaran paksa bangunan ruko yang memakan badan jalan di Jalan Pluit Karang Niaga, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Rabu (24/5/2023).

Tindakan paksa pembongkaran ini dilakukan atas dasar rekomendasi dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta tertanggal 17 Mei 2023.

"Kami Satpol PP mendapatkan rekomendasi teknis untuk bongkar paksa yang disampaikan dari Dinas Tata Ruang tertanggal 17 Mei, dan kami terima tanggal 19 Mei," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin dalam siaran langsung Kompas TV, Rabu.

Arifin mengatakan sebelum Satpol PP melakukan pembongkaran, mereka telah menyosialisasikan agar para pemilik ruko membongkar mandiri bangunannya. Satpol PP memberikan waktu selama 4 hari sejak tanggal 20-23 Mei 2023.

Dalam rentang waktu itu ada beberapa ruko yang telah melakukan pembongkaran bangunannya sendiri. Setelah masa bongkar mandiri selesai, Satpol PP DKI mengeksekusi ruko yang masih melanggar aturan.

Di lokasi terlihat alat berat seperti truk sky lift yang berfungsi membantu proses pembongkaran kanopi ruko. Total sekitar 200 orang petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air.

"Kemudian kita sudah langsung merespons dan melakukan sosialisasi kepada para pemilik ruko untuk membongkar sendiri selama 4 hari dari tanggal 20 - 23 Mei," katanya.

Baca juga: Waktu Sosialiasasi Habis, Satpol PP DKI Mulai Bongkar Paksa Ruko yang Makan Badan Jalan di Pluit

"Jadi batas waktunya kemarin. Dan dari pemantauan kami sudah ada beberapa yang kooperatif membongkar sendiri beberapa bangunan. Kemudian hari ini adalah batas waktu yang terakhir untuk kami lakukan eksekusi," lanjutnya.

Arifin menegaskan upaya pembongkaran paksa ini dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi dari jalan, saluran dan bangunan yang sesuai ketentuannya. Kurang lebih ada sekitar 20 ruko yang menjadi sasaran pembongkaran paksa pada hari ini.

"Jumlah sementara yang akan kita kerjakan beberapa tempat di sini kurang lebih 20 ruko," katanya.