androidvodic.com

News, JAKARTA -- Belakangan ini banyak Kepala Daerah terjerat masalah hukum. Merespon masalah itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengkritisi penyusunan program daerah para kepala daerah. Sebab susunan yang tak sesuai dalam program teersebut dinilai Tjahjo menjadi akar dari masalah tersebut.

Sederhananya, mantan Sekjen PDIP itu banyak melihat perencanaan program daerah dan anggaran tidak disesuaikan dengan skala prioritas. Sehingga, para kepala daerah cenderung melihat anggaran dana bansos sebagai solusi. Ujungnya, mereka tersangkut masalah hukum karena susunan program kacau balau.

"Akhirnya banyak Kada yang kena masalaah, berarti perencanaannya tidak baik. Maka perlu ada pertemuan perencanaan anggaran. Tidak boleh main-main," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Selain terdampak masalah hukum, kepala daerah yang tak becus mengolah dana pada program daerah juga banyak tersandung masalah lain. Contohnya kesiapan daerah menghadapi bencana, Tjahjo menilai wilayah dengan perencanaan tak baik jelas tak siap menghadapi bencana. Seharusnya, kata Tjahjo daerah rawan bencana tentu memahami dan menyiapkan anggaraan tak terduga menanggulangi hal tersebut.

"Kalau daerahnya rawan bencana seharusnya kan ada anggarannya, tidak seperti ini, bencana kebakaran saja tak siap. Satu titik api muncul tak ada anggarannya, kan,"kata Tjahjo.

Soal Pilkada serentak pada awal Desember nanti, tidak masalah jika visi misi pasangan calon dalam janji Pilkada mereka tidak populer. Tjahji justru menghargai pasangan calon yang biasa-biasa saja, namun memahami daerah yang akan mereka pimpin. Mengerti dan memahami berarti mampu menempatkan mata anggaran pada tempatnya.

Sehingga, pasangan calon mengerti apa yang dibutuhkan daerah dan masyarakat yang dipimpin. Saat ini, menurut Tjahjo masih banyak pasangan calon yang tidak paham poin penting tersebut. Mereka cenderung berani maju tanpa membuat pwerencanaan strategis bagi daerah.

"Ada skala prioritas. Kami ribut di Jabar knepa saya dipotong 12 triliun. Ya jangan bikin program yang muluk-muluk, tapi hampir 50 persen wargamu engga punya MCK," imbuhnya.