Iklim Usaha Harus Lebih Sehat dan Berintegritas, KPK Upayakan Private Sector Masuk UU Tipikor - News
News, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya agar private sector atau sektor swasta bisa masuk ke undang-undang tindak pidana korupsi (UU Tipikor).
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, masuknya sektor swasta dalam UU Tipikor, bakal menghidupkan iklim usaha yang jauh lebih sehat dan berintegritas.
"Yang jelas swasta harus masuk (UU Tipikor), karena sesama mereka juga terjadi persaingan yang tidak sehat yang memungkinkan juga akhirnya ya persaingan enggak sehat," kata Saut di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019).
Hingga saat ini, masuknya ranah swasta ke UU Tipikor masih diperdebatkan, Saut menegaskan proses pemberantasan korupsi yang lebih baik seperti di negara maju sudah mengatur hal itu.
Terlebih, dalam piagam PBB antikorupsi, hal tersebut sebenarnya sudah diatur di dalamnya. Bahkan, trading influence juga turut diatur dalam piagam tersebut.
Baca: H-1 Penutupan, KPUD Jakarta Selatan Dibanjiri Pemilih yang Akan Pindah TPS
Oleh karenanya, terdapat aturan yang jelas untuk menindak kasus korupsi yang terjadi di sektor swasta.
Hal ini semata-mata untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya korupsi dari berbagai sektor, tak hanya sebatas penyelenggara negara saja yang diawasi.
"Itukan yang belum kita beresin di UU kita, nah kalau kita katakan swasta itu belum masuk, sebenarnya masih ada yang lain lagi walaupun akan ada debat 'udah swasta itu yang nanganin jangan KPK'," pungkas Saut.
Terkini Lainnya
Saut Situmorang mengatakan, masuknya sektor swasta dalam UU Tipikor, bakal menghidupkan iklim usaha yang jauh lebih sehat dan berintegritas.
Bareskrim Sita Dokumen hingga Ponsel di Kasus Dugaan Korupsi Proyek PJUTS Kementerian ESDM
BERITA TERKINI
berita POPULER
Kesal Hasto Diperiksa KPK, Megawati Sebut Kader PDIP Ditarget Terus
Dua Dosen Universitas Mercu Buana Raih Gelar Guru Besar Bidang Manajemen
Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H.
Video Ketua Tim Pencari Fakta Independen Kasus Vina Kini Berbelok Jadi Kuasa Hukum Ketua RT Pasren
Sebut Kejahatan Ekonomi Terbesar, Hardjuno Ingatkan Kasus BLBI Tetap Harus Jadi Perhatian