Terkini Lainnya
TAG
Usulan anggaran untuk memperkuat UU Tipikor tersebut disampaikan Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR.
Johnny G Plate dituntut hukuman 15 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pengadaan base transceiver station (BTS) di Kementerian kominfo
Terdakwa pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo, menjalani sidang pembacaan eksepsi, Rabu (6/9/2023)
Perwakilan DPR RI Habiburokhman mengatakan pemohon dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju divonis 11 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subside
Terdakwa dugaan kasus korupsi di PT Asabri eru Hidayat, menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pribadinya atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tak ada korelasi soal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan pemberantasan korupsi.
ICW menilai problematika dari vonis Djoko Tjandra ada pada regulasi pemberantasan korupsi.
ICW kembali mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Usulan revisi UU Tipikor pernah disampaikan pimpinan KPK jilid IV melalui surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai pernyataan Presiden Jokowi tentang penerapan hukuman mati bagi koruptor adalah hal lumrah.
Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan hukuman mati koruptor bisa digunakan namun dengan syarat-syarat yang sangat ketat.
Laode M Syarif mengatakan sejatinya yang direvisi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bukan Undang-Undang KPK.
Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan, hukuman mati bisa diterapkan bagi pencuri uang negara atau koruptor.
Nasir Djamil memberikan pendapatnya mengenai pernyataan Presiden Jokowi mengenai hukuman mati untuk koruptor.
Kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dibawa pesawat Garuda Indonesia bisa dijerat UU Tipikor
Pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyampaikan beberapa perbaikan
Saut Situmorang mengatakan, masuknya sektor swasta dalam UU Tipikor, bakal menghidupkan iklim usaha yang jauh lebih sehat dan berintegritas.
Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 21 UU Tipikor tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan multitafsir.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluhkan hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.