androidvodic.com

Wakil Ketua KPK Sebut Kontribusi OTT Cuma 10 Persen - News

Laporan Wartawan News, Ilham Rian Pratama

News, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif berkomentar soal operasi tangkap tangan (OTT) yang juga disorot dalam tes uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test, Rabu (11/9/2019) ini.

Salah satu komisioner KPK jilid IV itu menegaskan OTT yang dilakukan KPK hanya memberikan kontribusi 10 persen.

Baca: Capim KPK Nawawi Pomolango Setuju Kewenangan Penyadapan KPK Diperketat

"Dan OTT, sekali lagi OTT, KPK itu cuma bisanya OTT. Tolong dong media juga tulis, dari semua kasus KPK kontribusi OTT itu paling 10 persen, 90 persennya kita kembangkan kasusnya," tegas Laode M Syarif dalam diskusi Pelemahan KPK 4.0 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Laode M Syarif pun menyinggung kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) selaku subsidiary company PT Pertamina (Persero) yang baru diumumkan Selasa (10/9/2019) kemarin.

Menurutnya, kasus yang menjerat mantan Managing Director PES Pte Ltd dan mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Bambang Irianto itu punya dampak besar ke depannya.

"Karena apa, OTT itu punya magis seperti nangkap seseorang, padahal tindak pidana pencucian uang misalnya kemarin itu, bukan OTT saya mengumumkan tentang Petral, itu pekerjaan luar biasa sulit tetapi tidak sedahsyat OTT kan pembicaraannya. Padahal itu mungkin akan menyelamatkan banyak uang negara ke depannya," ujar Laode M Syarif.

Laode M Syarif juga menyoroti proses fit & proper test calon pimpinan KPK di Komisi III DPR.

Dia mengaku kesal saat capim menyinggung pencegahan yang dilakukan KPK hanya pemasangan poster.

"Saya agak kesal tadi ketika menonton fit and proper test salah seorang calon kandidat mengatakan 'oh pencegahan KPK itu cuma pergi pasang-pasang poster', di sini jalan integritas. Pengen sekali saja ajari," kata Laode M Syarif.

Laode M Syarif menganggap pandangan capim KPK itu kemungkinan bisa terjadi karena program pencegahan tak terlalu disorot media.

Baca: Kontrak Politik dari DPR Jalankan RUU KPK Hasil Revisi untuk Capim KPK Terpilih

Karena itu menurutnya, KPK sudah memperbaiki pola kerja kehumasan.

"Oleh karena itu sekarang kita perbaiki, beberapa anak buah mas Febri (Febri Diansyah) itu sekarang pergi dengan koordinasi wilayah kemana-mana, supaya tercover bahwa kita melakukan perbaikan," kata Laode M Syarif.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat