RUU PKS Diusulkan Ditarik, Pimpinan DPR: Rasional Karena Tuai Polemik - News
News, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai sudah sepantasnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.
"Menurut kami apa yang diusulkan (Komisi VIII untuk ditarik) rasional karena RUU PKS menuai polemik di masyarakat," ujar Dasco di gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Menurutnya, polemik RUU PKS sudah berlangsung lama dan nantinya pasti akan disikapi Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah, sesuai mekanisme yang berlalu untuk mengeluarkan dari Prolegnas prioritas 2020.
Baca: Usulan Penghapusan RUU Kekerasan Seksual dari Prolegnas, PSI: DPR Gagal Berpihak pada Perempuan
"Ada mekanisme pencabutan RUU, apabila disepakati seperti RUU yang lain kemudian akan dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas," papar Dasco.
Sebelumnya, Baleg DPR mengevaluasi Prolegnas prioritas 2020.
Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang ditarik dari Prolegnas prioritas 2020, salah satunya RUU PKS.
Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan, Komisi VIII mengusulkan menarik RUU PKS karena belum selesai sampai Oktober dan dipindahkan ke Prolegnas priotitas 2021.
Terkini Lainnya
sudah sepantasnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020
PNS di IKN Harus Berbagi Ruang Kerja, Kemungkinan Kerja dari Kantin hingga Ruang Perpustakaan
BERITA TERKINI
berita POPULER
Belum Bahas Sosok Inisial T, Polisi Sebut Kepala BP2MI Benny Rhamdani Bakal Diperiksa Lagi 1 Agustus
Klarifikasi Benny Rhamdani usai Diperiksa soal Sosok T Pengendali Judi Online: Ada Misleading
Ungkap Inisial T ke Publik, Kepala BP2MI Benny Rhamdani Mengaku Tak Dapat Ancaman: Aman-aman Aja
Ingin IKN Jadi Ibu Kota yang Aman, Jokowi Gelar Rapat Dengan Jajaran Pengamanan di Kaltim Hari Ini
Singgung Paduan Suara, Titi Anggraini Sebut Kondisi Parlemen Saat Ini 80 Persen Pendukung Pemerintah