Inspektorat Jenderal Kemendikbud Beri 13 Catatan untuk Program Organisasi Penggerak - News
Laporan wartawan News, Fahdi Fahlevi
News, JAKARTA - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud melakukan reviu terhadap Program Organisasi Penggerak yang dimotori Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK).
Hasil reviu Program Organisasi Penggerak diketahui melalui surat Itjen Kemendikbud tertanggal 25 September 2020 dan bernomor 6876/G.64/W5/2020 yang ditandatang Inspektur Jenderal Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang.
Itjen Kemendikbud melakukan reviu program ini bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca juga: Diikuti 120 Mahasiswa Kedokteran, Kemendikbud Gelar Medical Online Championship
"Kemendikbud bersama BPKP melakukan reviu terhadap Program Organisasi Penggerak sebagaimana yang telah disampaikan Kemendikbud kepada publik," ujar Chatarina saat dikonfirmasi News, Jumat (13/11/2020).
Dalam hasil reviunya, Itjen Kemendikbud menyoroti pemilihan organisasi masyarakat pelaksana swakelola (SMERU) yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.
Dalam kesimpulannya, Itjen Kemendikbud menyebut Yayasan SMERU sebagai pelaksana swakelola tidak memenuhi persyaratan mengenai laporan keuangan audited.
Baca juga: Kemendikbud: Lulusan SMA yang Diserap Perguruan Tinggi Baru 38 Persen
Selain itu, Itjen Kemendikbud menemukan dugaan konflik kepentingan pada tim pengawas yang berkaitan dengan jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
"Tim Pengawas swakelola memiliki conflict of interest berkaitan dengan jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)," sebut Chatarina dalam suratnya.
Berikut hasil kesimpulan dari reviu Itjen Kemendikbud:
1. Pemilihan organisasi masyarakat pelaksana swakelola (SMERU) tidak sesuai dengan prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Yayasan SMERU sebagai pelaksana swakelola tidak memenuhi persyaratan mengenai laporan keuangan audited.
Baca juga: Kemendikbud Gelontorkan Insentif Rp500 Miliar ke Kampus Negeri dan Swasta Lewat Competitive Fund
3. Tim Persiapan tidak menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diwajibkan salam Surat Keputusan Tim Persiapan.
4. Tim Pengawas swakelola memiliki conflict of interest berkaitan dengan jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Terkini Lainnya
Itjen Kemendikbud melakukan reviu terhadap Program Organisasi Penggerak yang dimotori Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK).
BERITA TERKINI
berita POPULER
Jokowi Pamer Ruang Kerja hingga Spill Penampakan Kamar Tidurnya di Istana Garuda IKN
Megawati Sebut Praktik Hukum Indonesia bak Goyang Poco-poco
Polri Bantah Benny Rhamdani Sudah Setor Nama Sosok T Pengendali Judi Online
Berlangsung Ketat, Seleksi Beasiswa Prestasi S1 PHR Masuki Tahap Akhir
Tok! MK Tegaskan Batas Usia Pelamar Kerja Bukan Bentuk Diskriminasi