androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

News, JAKARTA – Vox Populi Institute Indonesia bekerja sama dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Indonesia memberikan nilai 75,2 pada kinerja Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim di akhir tahun 2020.

Penilaian ini berdasarkan 15 kebijakan dan program yang dicetuskan eks-CEO Gojek Indonesia tersebut di Kemendikbud sepanjang tahun ini.

Koordinator P2G Satriawan Salim mengatakan belum ada yang bisa dikatakan sangat baik dari kepemimpinan Nadiem di Kemendikbud secara umum.

Baca juga: Catatan Akhir Tahun Pendidikan 2020: Kinerja Kemendikbud Dinilai Kurang dalam Pelaksanaan PJJ

“Artinya ya cukup, belum ada yang bisa di-progres atau dikatakan sangat baik. Walaupun di kebijakan-kebijakan tertentu kami memberikan nilai yang sangat baik,” kata Satriawan salim dalam diskusi Catahu Pendidikan 2020 P2G dan Vox Point, Minggu (27/12/2020).

P2G memberikan rapor merah pada kebijakan Nadiam dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dimasa pandemi covid-19.

Merangkum hasil diskusi, Satriawan Salim mengatakan terdapat banyak kendala soal PJJ daring apalagi Luar jaringan (Luring) yang menurutnya sangat minim sentuhan atau intervensi kebijakan Kemdikbud.

“Hanya 12 persen guru dan siswa yang belajar melalui RRI, TVRI, TV Lokal,” kata Satriawan.

Baca juga: Kemendikbud Berikan Apresiasi Pendidikan Vokasi ke UT dan 41 Perusahaan

Berdasarkan survei yang dilakukan P2G, kebijakan Kemdikbud belajar via saluran nasional tersebut belum merata dan belum menarik bagi guru dan siswa.

Adanya surat keputusan bersama (SKB) Empat Menteri jilid 3 soal PJJ juga terkesan ragu-ragu dan tidak tegas.

Namun Nadiem mendapat nilai 100 terhadap kebijakan penghapusan ujian nasional (UN).

P2G juga memberikan nilai masing-masing 95 dan 92 terhadap kebijakan rekrutmen satu juta guru pada 2021 dan kurikulum darurat yang dinilai sangat baik.

Kemendikbud juga mendapat nilai masing-masing 90 dan 80 terkait bantuan subsidi upah (BSU) guru dan relaksasi dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Terkait rencana pembelajaran tatap muka (PTM) di Januari 2021, P2G memberikan nilai 68 pada kebijakan tersebut.