androidvodic.com

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA  - Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa terseretnya nama Moeldoko dalam polemik Partai Demokrat tidak merugikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Moeldoko, menurut Ali, telah mengklarifikasi berkali-kali bahwa hanya bertemu teman-teman senior Demokrat untuk ngobrol dna minum teh. 

"Pertama begini, sama sekali tidak merugikan Presiden Jokowi. sama sekali tidak merugikan. Karena, itu kan juga sudah berkali - kali Pak Moeldoko itu sudah memberikan keterangan sebagai pejabat publik dia kepala staf kantor kepresidenan, teman - teman senior demokrat itu mau ketemu, mau jumpa, ngobrol, minum teh, foto- foto, ya sudah bubar," kata Ali saat dihubungi, Kamis, (25/2/2021).

Ali justru heran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus menyeret nama Moeldoko dalam polemik Partai Demokrat.

Baca juga: SBY Sebut Demokrat Not for Sale, Mantan Wasekjen: Siapa yang Mau Jual Partai Ini?

Menurut Ali sebagai opinion leaders dan mantan presiden, SBY jangan memproduksi isu yang tidak mewakili rakyat.

"Sebagai opinion leaders, pak SBY itu kan senior kita orang sesepuh kita, mantan presiden, dua periode profesor, doktor, jenderal, Partai Demokrat itu kan. Partai itu kan elemen demokrasi jadi jangan memproduksi sebuah isu yang rakyat tidak terwakili dengan isu itu," katanya.

Ali menyarankan SBY agar memproduksi isu yang mewakili rakyat dan berkaitan dengan kepentingan publik. Isu yang membuat rakyat merasa terpanggil.

"Masa sih hari hari ngomong Demokrat, Moeldoko, AHY, SBY. Jadi supaya ada makna itu, ada yang ditinggalkan untuk kepentingan publik ada yang mengedukasi publik, ada yang tercerahkan dengan isu itu," katanya. 

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. 

Surat itu dikirim akibat ada dugaan pelibatan pejabat tinggi pemerintahan yang dekat dengannya mendukung Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD). 

"Meskipun Partai Demokrat memiliki keyakinan, setidaknya harapan, bahwa isu keterlibatan pemimpin dan pejabat pemerintahan itu tidak terjadi, dan hal itu boleh jadi hanya merupakan fitnah atau pembusukan politik, secara moral Partai Demokrat memang perlu mengirimkan surat tersebut," ujar SBY, dalam video yang diterima News, Rabu (24/2/2021). 

Dalam video itu, SBY juga menyinggung nama Kepala Staf Presiden Moeldoko. Moeldoko adalah pejabat yang diduga terlibat dalam isu kudeta partai berlambang mercy itu. 

SBY meyakini apa yang dilakukan Moeldoko terkait kudeta itu dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi. 

"Secara pribadi, apa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi miliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," jelasnya. 

"Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu, merugikan nama baik beliau (Jokowi)," imbuhnya.

Tak hanya itu, SBY juga meyakini nama Menkopolhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo hingga Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dicatut namanya dalam hal ini. 

"Saya juga punya keyakinan bahwa nama Menkopolhukam Prof Mahfud, dan Menkumham Yasonna Laoly juga dicatut namanya. Demikian juga nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kabin Jenderal Budi Gunawan, yang juga disebut-sebut namanya," kata SBY. 

"Partai Demokrat tetap percaya, bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu menahu, dan tidak masuk di akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat," pungkasnya.