KASN: 1.997 ASN Melakukan Pelanggaran Netralitas Selama Pilkada 2020 - News
News, JAKARTA - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan, kegiatan Pilkada Serentak tahun 2020 merupakan agenda politik konstitusional.
Namun ASN sebagai salah satu entitas yang memiliki hak politik tidak terlepas dari segala ekses Pilkada, termasuk dalam hal netralitas.
Dalam pilkada serentak yang lalu, Agus menyebut pihaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas. Bahkan, angkanya mencapai 1900-an.
Hal iti disampaikan Agus dalam sambutan Sosialisasi Survei Nasional Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak 2020 melalui siaran YouTube KASN, Kamis (1/7/2021).
"Pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh 1997 ASN, yang tersebar pada berbagai wilayah penyelenggaraan Pilkada," kata Agus.
Baca juga: 271 Daerah akan Dipimpin ASN Jika Pilkada Diadakan Serentak 2024, Ini Kata Bawaslu
Agus menambahkan, sebanyak 80,3 persen rekomendasi KASN telah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan sisanya masih berproses.
Dari total pelanggaran netralitas ASN itu, KASN menemukan beberapa fakta-fakta di lapangan. Apa saja yang dilakukan para ASN tersebut.
Yakni, pelanggaran netralitas paling marak terjadi pada masa kampanye dengan persentase 52,3 persen.
"Pejabat fungsional menjadi kelompok pejabat yang dengan persentase tertinggi melakukan pelanggaran netralitas yaitu 26.6 persen," jelas Agus.
Terkini Lainnya
Pilkada Serentak 2020
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan, kegiatan Pilkada serentak tahun 2020 merupakan agenda politik konstitusional.
Jokowi Ingatkan Polri Jaga Netralitas di Pilkada 2024
BERITA TERKINI
berita POPULER
5 Kasus Mutilasi 2024, Terbaru di Garut, 2 Kasus Dilakukan Suami kepada Istri
Praperadilan Pegi: Kuasa Hukum Ungkap 3 Kejanggalan Krusial, Tantang Polda Jabar Bawa 2 Alat Bukti
KPK Ungkap Kerugian Negara Kasus Korupsi Bansos Presiden, Berubah dari Rp 125 M Jadi Rp 250 Miliar
Gunakan Teknologi Ini untuk Pantau Hutan dan Karhutla, Indonesia Diapresiasi di Forum Internasional
Achmad Baidowi Tegaskan Muktamar PPP Tetap Digelar sesuai Jadwal pada 2025