Muhammadiyah Minta Pemerintah Tak Biarkan Kelompok Informal Jalin Hubungan dengan Israel - News
News, JAKARTA - Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah tidak membiarkan sektor informal di Indonesia menjalin kerja sama ekonomi dengan Israel.
Menurut Haedar, pembukaan hubungan dengan Israel akan melanggar prinsip Indonesia sebagai negara yang bebas aktif dan antikolonialisme.
"Jangan membiarkan kelompok-kelompok informal negara menjalin hubungan dengan Israel, karena ini adalah posisi yang rawan bagi Indonesia sebagai negara yang bebas aktif dan juga bagi bangsa Indonesia yang punya posisi jelas dan tegas melawan segala bentuk kolonialisme," ucap Haedar dalam webinar Moderasi Indonesia untuk Dunia, Senin (15/11/2021).
"Jangan biarkan kekuatan-kekuatan informal itu baik ekonomi itu mapun yang kekuatan sosial keagamaan menjalin hubungan dengan Israel," tambah Haedar.
Haedar menilai sebaiknya Presiden Joko Widodo menagih janji Raja Salman dari Arab Sausi terkait investasi ke Indonesia yang tidak terwujud.
Baca juga: Pemuda Muhammadiyah: Tudingan kepada Erick Thohir Hanya Framing untuk Merusak Kredibilitasnya
Dirinya mengungkapkan saat ini, Arab Saudi lebih banyak berinvestasi ke Tiongkok.
"Saya tidak tahu, misalnya Arab Saudi itu investasinya lebih besar ke Indonesia atau Tiongkok. Menurut informasi lebih besar ke Tiongkok, kenapa tidak ke Indonesia? Janji Raja Salman ketika berkunjung ke Indonesia itu perlu ditagih tapi dengan hubungan yang proaktif di Indonesia," ucap Haedar.
Selama ini, Haedar mengungkapkan Indonesia memiliki hubungan baik dengan Arab Saudi dan Turki.
Kerja sama dengan negara-negara tersebut, kata Haedar, terjalin di berbagai sektor, termasuk ekonomi.
"Indonesia karena negara muslim terbesar di dunia itu perlu mengambil Prakarsa, bukan hanya lewat OKI semata, tapi mengambil Prakarsa utk menciptakan perdamaian antara negara-negara di dunia Islam misalkan yang sekarang mengalami krisis yang luar biasa," pungkas Haedar.
Terkini Lainnya
Menurut Haedar, pembukaan hubungan dengan Israel akan melanggar prinsip Indonesia sebagai negara yang bebas aktif dan antikolonialisme.
Berkas Permohonan Perlindungan Saksi Staf Hasto Dinyatakan Lengkap, Ini yang Akan Dilakukan LPSK
BERITA TERKINI
berita POPULER
Di Tengah Guyuran Hujan Deras, Dahlan Iskan Datangi KPK untuk Diperiksa Kasus Korupsi LNG
4 Fakta Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat DKPP, Terbukti Lakukan Tindak Asusila
Kronologi Lengkap Pesawat Garuda Putar Balik seusai Antar Jemaah Haji ke Solo, Alami Masalah Teknis
Profil Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Viral Dapat Kue dari Kader PSI hingga Khotbah di Hadapan Jokowi
Perjalanan Kasus Asusila Ketua KPU Hasyim Asyari Hingga Akhirnya Dipecat: Sering Diperingatkan DKPP