androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

News, JAKARTA – Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA) menyatakan konflik agraria di tahun kedua pandemic Covid-19 masih tetap tinggi.

Salah satunya akibat adanya penggusuran skala nasional yang dilakukan pemerintah untuk percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal KPA mengatakan bahwa KPA mencatat ada 207 konflik agraria yang bersifat struktural di 517 desa/kota di 32 provinsi.

Konflik ini berdampak pada 98 ribu kepala keluarga di tahun 2021.

“Bisa jadi letusan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2021, jumlahnya lebih masif atau lebih banyak yang dilaporkan KPA,” kata Dewi di webinar Catatan Akhir Tahun KPA 2021 bertema Penggusuran Skala Nasional (PSN), Kamis (7/1/2021).

Pada tahun 2021, luasan tanah berkonflik seluas ½ juta hektar atau 500.062,58 hektar.

Dari sisi korban terdampak mengalami kenaikan drastis dibanding tahun 2020, yaitu dari 135.337 KK menjadi 198.859 KK di tahun 2021.

Baca juga: Kemenko Polhukam Ungkap Kerja Sama Pemerintah Dengan Komnas HAM dari Konflik Agraria Sampai UU ITE

Meski dari sisi jumlah kejadian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya atau (241), tetapi laporan KPA menunjukkan terjadi kenaikan konflik agraria yang signifikan di sektor pembangunan infrastruktur sebesar 73 persen dan sektor pertambangan sebesar 167 persen.

“Dari sektor pertambangan naik drastis dari tahun 2020, begitupun dari proyek pembangunan infrastruktur,” kata Dewi.

Dewi mengatakan jika dilihat secara akumulasi, selama 2 tahun pandemi (2020 dan 2021), telah terjadi sebanyak 448 kejadian konflik di 902 desa atau kota.

Namun mayoritas konflik agraria terjadi di wilayah pedesaan

Bila dirata-rata, maka selama 2 tahun pandemi telah terjadi 18 letusan konflik agraria setiap bulannya.

“Patut dicatat, meskipun dari sisi konflik menurun dari 241 ke 207. Dari sisi korban terdampak ternyata mengalami kenaikan drastis di tahun 2021. Dari 135.337 KK yang terdampak di tahun 2020 menjadi 198.859 KK di tahun 2021,” kata Dewi.

Baca juga: Konflik Agraria Hingga Ketersediaan Air Bersih Harus Jadi Fokus Bagi Pariwisata NTT

Dewi mengatakan, jumlah ini artinya menunjukkan bahwa konflik agraria sudah semakin masuk ke wilayah pemukiman padat.

Proses pembangunan untuk investasi ini sudah masuk ke permukiman padat penduduk, yang dihuni oleh masyarakat yang banyak.

Sehingga terlihat bahwa korbannya naik hingga kurang lebih 60.000 KK, dibandingkan tahun sebelumnya, demi proyek-proyek tersebut.

“Ada kenaikan kurang lebih 60.000 KK,” kata Dewi.