Walhi Sebut Program Hilirisasi Harus Diawali dengan Kajian Lingkungan - News
News, JAKARTA - Deputi Eksekutif Nasional (Eknas) Walhi, Muhammad Islah mengkritisi kebijakan lingkungan pada program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas.
Hilirisasi beberapa kali disebut Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka pada Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Baca juga: Pemerintah Gaungkan Hilirisasi, Ekonom Menyentil: Regulasi RI Sendiri Tidak Pro Nikel
Debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, mengusung tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa.
Islah menilai, dalam debat itu, Gibran lebih menyasar pada hal-hal teknis, seperti hilirisasi dibanding hal yang prinsip.
Berbeda dengan Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD membahas prinsip-prinsip keadilan untuk masyarakat di bidang Agaria dan Perubahan Iklim.
Baca juga: Bantah Narasi Gibran di Debat Cawapres, Greenpeace Tegaskan Hilirisasi Tak Bisa Entaskan Kemiskinan
“Kalau mau melanjutkan hilirisasi, maka kebijakan lingkungan hanya tempelan, karena tidak diawali dengan kajian lingkungan,” ujarnya, Senin (22/1/2024) di Jakarta.
Islah menyebut, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) penting diputuskan secara politik. Setelah proyek dan lokasi ditetapkan, baru dilakukan kajian lingkungan.
Dia mencontohkan proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau yang berdampak pada konflik antara aparat dan warga.
Konflik ini bersumber dari rencana pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata atau Rempang Eco City.
Pada tahap pertama akan dibangun industri kaca. Proyek ini bagian dari program hilirisasi nasional untuk bahan pasir kuarsa dan silika.
“Contoh Rempang, ketika penggusuran terjadi bentrok, sampai sekarang tidak dibuat kajian lingkungan. Bagaimana itu?” tanya Islah.
Adapun Gibran dalam debat mengatakan, bahwa hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan membuka lapangan pekerjaan.
“Tentunya dalam pelaksanaannya dipikirkan aspek lingkungan keberlanjutan dan sosialnya. Dampak perubahan iklim semakin nyata, banjir, kekeringan, kenaikan air laut. Ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata,” kata Gibran.
Terkini Lainnya
Islah menyebut, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) penting diputuskan secara politik. Setelah proyek dan lokasi ditetapkan baru dilakukan kajian
Pemerintah RI Gelontorkan Rp17 Miliar Bantu Korban Longsor Papua Nugini, Ini Daftar Kirimannya
BERITA REKOMENDASI
Bigmind 2024 Jadi Ajang Pencarian Inovasi di Bidang Eksplorasi
BERITA TERKINI
berita POPULER
KPK Ungkap Kerugian Negara Kasus Korupsi Bansos Presiden, Berubah dari Rp 125 M Jadi Rp 250 Miliar
Gunakan Teknologi Ini untuk Pantau Hutan dan Karhutla, Indonesia Diapresiasi di Forum Internasional
Achmad Baidowi Tegaskan Muktamar PPP Tetap Digelar sesuai Jadwal pada 2025
5 Kasus Pencurian Tali Pocong Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir, Rata-rata Sasar Makam Wanita
Menko PMK Akan Audiensi dengan Pemuka dan Ormas Keagamaan untuk Sadarkan Rakyat Bahaya Judol