androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Chaerul Umam

News, JAKARTA - Buntut dari insiden di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Komisi VII DPR RI akan minta keterangan dari Kementerian ESDM.

Sebab hingga saat ini Komisi VII DPR RI belum mendapat laporan resmi dari pihak Kementerian ESDM terkait usaha penambangan di Desa Wadas tersebut.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto, meminta Kementerian ESDM tidak mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) selama amdalnya tidak disusun dengan baik sehingga menimbulkan penolakan dari warga.

Baca juga: Soal Konflik Desa Wadas, Mahfud MD Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Pemerintah juga diminta tidak memaksakan kehendak bila amdal penambangan dan rencana pembangunan Bendungan Bener tidak baik.

Pemerintah harus melaksanakan pembangunan dengan pendekatan prosperity approach bukan dengan security approach. Karena pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya.

Baca juga: Mahfud Ungkap Alasan Polisi Sempat Amankan Warga Wadas: Diangkut karena Dia Lari ke Rumah Penduduk

"Titik masalah terutama terkait dengan penambangan batu andesit, yang sebagian akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener. Penambangan ini tidak menyajikan AMDAL yang akurat dan tidak melaporkan adanya penolakan dari warga," kata Mulyanto, kepada wartawan, Kamis (10/2/2022).

"Yang terjadi kemudian justru adalah tindakan aparat penegak hukum yang represif dan intimidatif," lanjut Mulyanto.

Karena itu, kata Mulyanto, PKS mendesak pemerintah untuk segera menghentikan teror kekerasan terhadap warga.

Dia mendorong dilakukan dialog yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat dan upaya pembangunan nasional.

"Pembangunan harus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan pembangunan yang ugal-ugalan dan sradak-sruduk dengan pemaksaan kehendak terhadap rakyat," ujarnya.

"Pemerintah harus menjalin dialog dengan masyarakat bukan dengan tindakan keamanan yang menghadapkan moncong senjata kepada mereka," imbuhnya.

Baca juga: Politisi PKB Minta Kapolri Tarik Anggotanya dari Desa Wadas

Mulyanto menegaskan, masyarakat adalah subyek pembangunan dan bukan sekadar obyek penderita dari proses pembangunan.

Bahkan, katanya, presiden sendiri bekerja hanya menjalankan mandat dan amanat dari rakyat. S

"Sehingga pendekatan yang manusiawi yang damai harus dikedepankan pemerintah," pungkas Mulyanto.