androidvodic.com

Jokowi Tegaskan Tidak Bisa Tentara dan Polisi Ikut Dalam Urusan Demokrasi - News

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran TNI-Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat dalam masalah kedisiplinan nasional.

Menurut Presiden kedisiplinan nasional saat ini masih lemah.

"Saya minta pada jajaran TNI Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini kedisiplinan nasional," kata Jokowi dalam acara Rapim TNI-Polri, Selasa, (1/3/2022).

Sebelum memberi contoh, Presiden meminta TNI-Polri untuk berbenah.

Kedisiplinan di TNI dan Polri harus dikencangkan karena kedisiplinannya tidak sama dengan masyarakat sipil.

"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi!" kata Presiden.

Menurut Jokowi, tidak ada yang namanya bawahan di TNI atau Polri yang merasa bebas atau tidak sama dengan atasan, dengan dalih Demokrasi.

Baca juga: Jenderal Andika Perkasa: Rapim TNI-Polri Momentum Perkuat Sinergitas

"Gak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atasan, gak boleh. Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara kepolisian, gak ada. Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi," katanya.

Tidak hanya yang bertugas kata Presiden, ibu-ibu tentara atau Polisi di rumah kedisiplinannya harus sama. Salah satunya dalam menggelar pengajian yang harus dikoordinir oleh kesatuan. 

Dalam menggelar pengajian Jokowi mengingatkan untuk hati-hati agar tidak mengundang penceramah yang radikal.

"Karena disiplin tentara dan polri berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan. Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia tentara punya aturan sendiri. Kitab undang-undang disiplin tentara, yang intinya kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. saya baca ini apa sih intinya? kesetiaan tegak lurus," pungkasnya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat