androidvodic.com

News, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian melantik Muhammad Musa’ad sebagai Pj Gubernur Papua Barat Daya di Sasana Bhakti Praja Gedung Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2022) siang. 

Sebelum resmi dilantik, nama Muhammad Musa’ad telah beredar di beberapa media sosial, dan grup-grup whatsapp.

Diketahui, Provinsi Papua Barat Daya menjadi provinsi terakhir yang disahkan oleh DPR RI tahun 2022 ini.

Dengan disahkannya Provinsi Papua Barat Daya, maka ini menjadi provinsi ke-38 di Indonesia setelah mengalami pemekaran wilayah.

Baca juga: Presiden Apresiasi Inflasi Semakin Turun, Minta Mendagri Peringatkan Daerah yang Abai

Sebelumnya pengesahan Provinsi Papua Barat Daya berlangsung pada Kamis (17/11/2022) dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari lima kabupaten dan satu kota.

Keenam wilayah tersebut, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maybrat dan Tambrauw.

Dikutip dari laman dpr.go.id, Ketua DPR RI, Puan Maharani, telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait dengan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

"Alhamdulillah bisa disahkan saat menyusul 3 Provinsi Papua lainnya yang sudah disahkan, saat ini Indonesia sudah memiliki 38 provinsi dengan penambahan 4 Provinsi Papua yang sudah disahkan," ucap Puan di konferensi pers usai Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).

Sebelumnya, tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua diresmikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada Jumat (11/11/2022) di Jakarta.

Tiga provinsi tersebut yaitu, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Lalu siapa sosok Muhammad Musa'ad?

Berikut profilnya seperti dikutip dari Tribun Papua:

Sebelum dilantik menjadi Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad sebelumnya menjabat Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Provinsi Papua.

Baca juga: Tokoh Papua Beberkan Alasan Banyak Masyarakat Papua Tidak Setuju Adanya Pemekaran