androidvodic.com

News, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memperbolehkannya organisasi masyarakat (ormas) tidak berbadan hukum mendaftar sebagai pemantau pemilu. 

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan hal ini menjadi solusi atas banyaknya dorongan komunitas yang ingin memantau penyelenggaraan pemilu, tapi tidak berbadan hukum.

"Melalui Perbawaslu ini, pintu partisipasi masyarakat untuk menjadi Pemantau Pemilu dibuka seluas-luasnya," kata Bagja dalam keterangannya, Jumat (3/2/2023). 

Sebelumnya, ormas yang tidak berbadan hukum tidak dapat menjadi pemantau Pemilu berdasarkan Bab II tentang Persyaratan Pemilu, pasal 2 ayat (1) sampai ayat (3) Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 yang kemudian diubah melalui Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2023. 

Hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat (2) Perbawaslu Nomor 1 tahun 2023:

Selain pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantau Pemilu dapat berupa organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah.

Terobosan ini merujuk pada ketentuan pasal pasal 435 ayat (2) dan pasal 437 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mencantumkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi pemantau Pemilu.

SKT adalah surat keterangan bagi ormas tidak berbadan hukum yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Sehingga dimaknai ormas yang tidak berbadan hukum namun terdaftar di Kesbangpol, bisa mendaftar sebagai pemantau Pemilu. 

Baca juga: Tak Mudah Awasi Kampanye di Tempat Ibadah, Bawaslu Gandeng MUI

Untuk diketahui, hingga Kamis (2/2/2023), jumlah pemantau nasional yang terakreditasi di Bawaslu sebanyak 37 lembaga, pemantau lokal provinsi sebanyak 8 lembaga, dan pemantau lokal kabupaten/kota sebanyak 26 lembaga. 

Jumlah ini diproyeksikan akan mengalami peningkatan hingga akhir masa pendaftaran pada H-7 hari pemungutan suara.