androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Fahdi Fahlevi

News, JAKARTA - Setara Institute mengeluarkan laporan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada 2022.

Menurut laporan tersebut, masih terdapat gangguan terhadap rumah ibadah, seperti penolakan pembangunan, pembongkaran paksa, dan perusakan fasilitas rumah ibadah.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menilai verifikasi mendalam terkait laporan kebebasan beragama itu perlu dilakukan terlebih dahulu.

"Masalah laporan soal kebebasan beragama, saya kira laporan itu harus diverifikasi dulu, apa betul seperti itu," tutur Ma'ruf di Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Darek, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/2/2023).

Baca juga: Hari Persaudaraan Kemanusiaan International, Ketua MPR Singgung Pentingnya Kerukunan Beragama

Terkait masalah pembangunan tempat ibadah misalnya, Ma'ruf mengatakan telah ada aturan yang disepakati oleh majelis-majelis agama dan dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Menurut Ma'ruf, setiap agama boleh mendirikan rumah ibadah selama memenuhi persyaratan.

"Kalau yang memenuhi aturan kemudian ada larangan, saya kira itu tidak betul. Karena kalau sudah memenuhi syaratnya harus diizinkan, harus dibolehkan agama apa saja, sama saja," kata Ma'ruf.

Namun apabila syarat-syaratnya belum terpenuhi, pembangunan rumah ibadah tersebut sesuai aturan dapat ditangguhkan hingga seluruh syaratnya terpenuhi.

"Oleh karena itu, laporan itu sebabnya apa? Apakah sudah dipenuhi atau tidak dipenuhi, sehingga perlu dikaji. Menurut saya ini yang perlu penjelasan," ujar Ma'ruf.

Sehingga, dirinya kembali menegaskan bahwa misalnya ada daerah yang melarang pendirian tempat ibadah yang syarat-syaratnya terpenuhi, maka daerah tersebut telah menyalahi aturan.

"Tapi kalau dia (pemohon) belum memenuhi syarat, (kemudian) dia memaksa, itu berarti yang memaksa yang tidak benar, itu berarti harus diverifikasi," kata Ma'ruf.