androidvodic.com

News - Dalam rangka pengungkapan kasus dugaan korupsi beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020 hingga 2021, pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) yang terlibat dimutasi.

Mutasi tersebut dilakukan agar para pejabat yang terlibat itu tidak memegang posisi yang strategis.

"Yang jelas itu sudah enggak ada semua staf itu di sini. Itu saja."

"Kemudian ada informasi ini yang terlibat langsung saya pindah," ujar Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jln Salemba, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Risma pun memastikan, para pejabat tersebut tidak lagi ditugaskan di kantor pusat Kemensos dan dinon-jobkan demi mengungkap kasus dugaan korupsi ini.

Langkah mutasi yang Risma ambil tersebut juga untuk mempermudah pihak Inspektorat Kemensos dalam proses pengawasan.

Baca juga: Buntut Kasus Dugaan Korupsi Bansos, KPK Geledah Kantor Kemensos, Menteri Risma Tak Ikut Diperiksa

"Agar dia tidak megang keuangan yang berat. Saya pindah, karena kan kalau ada salah harus kita periksa."

"Waktu kita habis, karena kita butuh inspektur untuk mengawal program saya, karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah."

"Jadi saya minta konsentrasi inspektur itu mengawal saya," ungkap Risma.

Kendati demikian, Risma juga mengatakan dirinya nantinya ada kemungkinan digugat jika pejabat yang dinon-jobkan tidak terbukti terlibat kasus dugaan korupsi tersebut.

"Tadi yang saya katakan, saya memang ada yang saya non-jobkan, tapi itu harus diperiksa dulu."

"Saya kalau lakukan itu karena saya bisa digugat. Jadi mereka berhak gugat saya kalau itu nggak betul," katanya.

KPK Geledah Kantor Kemensos

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Salemba, Jakarta, pada Selasa (23/5/2023) kemarin.