Tolak Pengesahan RUU Kesehatan, PPNI Bakal Diskusi dengan Demokrat dan PKS Soal Langkah Lanjutan - News
News, JAKARTA - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyampaikan, akan melakukan diskusi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal langkah lanjutan terkait penolakkan mereka terhadap pengesahan RUU Kesehatan.
Diketahui, Fraksi Demokrat dan PKS menolak disahkannya RUU Kesehatan menjadi Undang-undang (UU).
Ketua PPNI Harif Fadhillah mengatakan, ada agenda pertemuan yang akan dilakukan dengan kedua partai tersebut.
"Ya memang dua partai tersebut ada agenda untuk bertemu dengan kami untuk mungkin membicarakan hal-hal lanjutan terhadap implementasi Undang-Undang ini atau judicial review atau bagaimana lah nanti kita diskusikan," kata Harif, saat dihubungi, Rabu (12/7/2023).
Harif menjelaskan, pertemuan akan dilakukan pihaknya dengan beberapa Fraksi partai lain di DPR yang juga mendukung RUU Kesehatan disahkan menjadi UU.
"Dan bukan hanya dua partai ini sebenarnya. Tetap pada beberapa partai-partai lain," jelasnya.
"Ya partai-partai lain, kan ada 9 fraksi tuh. Tapi yang sudah kita buka komunikasi dengan dua partai yang menolak itu," ucap Harif.
Sebelumnya, berikut alasan Fraksi Demokrat dan PKS menolak disahkannya RUU Kesehatan menjadi Undang-undang (UU).
Diketahui, DPR resmi mengesahkan RUU Kesehatan menjadi UU pada hari ini, Selasa (11/7/2023).
Dalam rapat tersebut, enam fraksi menyetujui RUU Kesehatan menjadi UU, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP.
Sementara, satu fraksi, yakni NasDem menerima dengan catatan. Kemudian dua fraksi, yakni Demokrat dan PKS menolak RUU Kesehatan menjadi UU.
Partai Demokrat menolak disahkannya RUU Kesehatan karena menilai adanya indikasi pesanan dari luar yang ingin membangun bisnis kesehatan di Indonesia.
Hal tersebut didasari karena Indonesia memiliki potensi penduduk keempat terbesar di dunia.
"Undang-undang ini terindikasi pesanan dari para pihak yang ingin membangun bisnis kesehatan di Indonesia, kenapa? Karena Indonesia memiliki potensi penduduk keempat terbesar di dunia," kata Legislator Demokrat Komisi III, Santoso saat ditemui di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Terkini Lainnya
RUU Kesehatan
PPNI akan melakukan diskusi dengan Demokrat dan PKS soal langkah lanjutan terkait penolakkan mereka terhadap pengesahan RUU Kesehatan.
BERITA REKOMENDASI
UU Kesehatan Telah Disahkan, BPJS Kesehatan Tetap di Bawah Presiden
BERITA TERKINI
berita POPULER
Viral Imunisasi Disebut Bisa Merusak Sel dan DNA, Kemenkes: Narasi Salah
Kasus Kerangkeng Manusia, LPSK Berharap Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Dihukum Maksimal
Gazalba Saleh Jalani Sidang Kembali, PN Jakarta Pusat Rahasiakan Susunan Majelis Hakim
Jokowi Beri Efek Positif untuk Golkar, Politisi Aceh Nilai Layak Masuk Anggota Dewan Pembina
UU Cipta Kerja Diharapkan Jadi Instrumen Perubahan Sosial hingga Cara Kerja di Indonesia