Daftar Dokter Pro UU Kesehatan Jadi Staf Komunikasi Kemenkes, Ini Tugas Mereka - News
Laporan Wartawan News, Rina Ayu
News, JAKARTA - Pro kontra Undang-undang kesehatan masih saja berlangsung.
Satu diantaranya isu pemberian jabatan kepada sejumlah dokter yang pro UU kesehatan.
Para dokter tersebut diangkat menjadi staf teknis komunikasi transformasi kesehatan di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes.
Di media sosial twitter Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan terkait pengangkatan itu pun tersebar.
Baca juga: Menkes Tepis Isu UU Kesehatan Bikin Dokter Asing Bisa Buka Praktik di RI
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi pun buka suara.
Ia membantah, adanya isu buzzer yang dikerahkan untuk mendorong disahkannya UU Kesehatan.
"Ini bukan buzzer tapi tim komunikasi," ujar Nadia saat dihubungi News, Kamis (20/7/2023).
Nadia menjelaskan, staf teknis komunikasi transformasi kesehatan memiliki tugas untuk melakukan kampanye dan promosi kesehatan.
Nadia mengklaim, karena mendapat penugasan khusus maka dibuatkanlah para dokter tersebut SK Kemenkes untuk memperkuat legalitasnya.
"Mereka jadi narsum untuk beberapa kegiatan webinar ataupun podcast," ujar Nadia.
"Karena mendapat penugasan khusus maka dibuatkan SK sebagai aspek legalnya," sambung dia.
Adapun dokter yang diangkat menjadi staf teknis komunikasi transformasi kesehatan adalah sebagai berikut.
- Dr Vito Anggarino Damay, SpJP(K)
- Dr Andi Khomeini Takdir Haruni, SpPD (K)
- dr. Roy Sihotang, MARS,
- dr. RA Adaninggar Primadia Nariswari, SpPD
- dr. Ngabila Salam, MKM
- dr. Alvin Saputra
- dr. Makhyan Jibril Al-Farabi
Hal senada juga diungkap Ngabila Salama. Ia mengatakan, tidak pernah mengharapkan penerbitan SK itu.
Jika memang ada, menurutnya hal itu wajar sebagai bentuk apresiasi dan legalitas dari Kemenkes RI.
"Kami lahir dr kesadaran penuh ikhlas membantu sosialisasi uu kesehatan," tulisnya dalam akun twitter pribadi miliknya.
Terkini Lainnya
karena mendapat penugasan khusus, maka dibuatkanlah para dokter tersebut SK Kemenkes untuk memperkuat legalitasnya.
DPD RI Disebut Perlu Beri Ruang Anggota Muda dan Baru jadi Pimpinan Senator
BERITA REKOMENDASI
Kesadaran dan Pemberian Gizi Seimbang Cegah Risiko Anak Stunting
BERITA TERKINI
berita POPULER
Gelar Workshop ke-10 di Jawa Barat, Erick Thohir Dorong Influencer BUMN Kuasai Keterampilan Digital
Kasus Dugaan Mark Up Impor Beras, Legislator Demokrat Sebut Berpotensi Picu Kenaikan Harga Komoditas
Saksi: Eks Gubernur Maluku Utara Ngamar Bareng Gadis di Hotel, 1 Jam Bayar hingga Rp 50 Juta
Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan 2024 Bisa Dicicil Hingga 24 kali Via Online, Berikut Caranya
Lowongan Kerja Transjakarta 2024 untuk Lulusan SMA, Cek Kualifikasi dan Berkasnya