Terkini Lainnya
TAG
Menurut dia, pengajuan uji formil tersebut sebagai bagian hak dari masyarakat yang sangat peduli terhadap kesehatan rakyat.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang tersebut.
Hormati putusan MK soal penolakan uji formil UU Kesehatan, IDI dan 4 organisasi profesi lain bakal ajukan uji materiil ke MK.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji formil Undang-undang (UU) 17/2023 tentang Kesehatan, Kamis 29 Februari 2024.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji formil Undang-Undang (UU) 17/2023 tentang Kesehatan yang diajukan lima organisasi profesi.
Surat Izin Praktik (SIP) tenaga medis dan tenaga kesehatan tetap dapat digunakan sampai masa berlakunya habis.
Anies turut menyebut hal-hal yang perlu menjadi atensi terkait hal-hal yang perlu diberhentikan.
Menurut Anies ada empat hal menjadi tugas baru jika terpilih menjadi presiden usai perhelatan Pilpres 2024.
Anggota Komisi XI DPR RI, Saleh Daulay, mengatakan pihaknya perlu dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
GPN & Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) menyelenggarakan sebuah kegiatan Dialog Interaktif “Telaah RPP Pelaksanaan UU Kesehatan
Jika didalam RPP tetap memasukkan rokok dalam kategori narkotika, maka RPP itu salah, lantaran dalam undang-undangnya tidak menyebutkan hal itu.
Rahmad menjelaskan, ketika RPP Kesehatan itu dibuat, maka hal itu sudah menjadi domain pemerintah untuk menyusunnya.
Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan harus merangkul
Pembina Pitaloka Foundation Dr Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pemerintah pusat hingga daerah diharapkan turut bersama memperkuat peraturan.
Kaprodi Magister Hukum UPH, Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum, mengatakan disahkannya UU Kesehatan membuat sebanyak 11 UU dicabut.
Judicial review atau hak uji materi Undang-undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 harus dilakukan.
38 Asosiasi Pertembakauan dan Kadin Jawa Timur menolak RPP Kesehatan melalui petisi, Kamis (5/10/2023).
Saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang membahas RPP sebagai aturan pelaksana UU Kesehatan.
Jika draf RPP ini dipaksakan akan punya implikasi banyak terhadap berbagai peraturan lain baik yang setara atau turunannya.