Ombudsman: UU Desa Perlu Mengatur Mekanisme Sengketa Hasil Pemilihan Kades - News
Laporan wartawan News, Fahdi Fahlevi
News, JAKARTA - Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, mengungkapkan pelaksanaan pemilihan kepada desa kerap menyebabkan konflik lokal.
Najih mengatakan Ombudsman pernah mendapatkan laporan permasalahan pemilihan kepala desa.
"Karena ini potensi sering menjadi konflik dimana dalam penyelenggaraan ini. Saya juga pernah melihat, kita pernah melihat pengaduan konflik pemilihan kepala desa," ujar Najih dalam Diskusi Publik di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (1/8/2023).
Dirinya mengungkapkan terdapat sejumlah konflik pemilihan kepala desa yang diselesaikan di pengadilan negeri.
Padahal, menurut Najih, Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan pada persoalan pemilihan.
Menurut Najih, Undang-undang Desa Perlu mengatur tentang mekanisme sengketa hasil pemilihan kepala desa.
Baca juga: Ombudsman RI: Pemerintah Harus Membuat Terobosan EBT
"Pemilihan adalah rezimnya tata usaha negara. Ini perlu kelengkapan di UU Desa, diantaranya pengaturan kalau ada ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan kepala desa," ucap Najih.
Selama ini, menurut Najih, belum ada mekanisme khusus yang mengatur sengketa hasil pemilihan kepala desa.
Baca juga: Meningkat Drastis, Ombudsman Terima 352 Laporan Terkait Pemberhentian Perangkat Desa
Sementara pemilihan lain seperti Pemilihan Kepala Daerah telah memiliki mekanisme khusus dalam penyelesaian sengketa.
"Kalau Pilkada kan ada mekanisme ke MK atau MA. Tapi kalau Perselisihan hasil pemilihan kepala desa itu diselesaikan okeh bupati. Padahal bupati bukan lembaga yudisial, kemudian dalam mekanisme PN. ini menyisakan persoalan," pungkas Najih.
Terkini Lainnya
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, mengungkapkan pelaksanaan pemilihan kepada desa kerap menyebabkan konflik lokal.
Kowani: Perempuan dan Anak Kerap jadi Korban Aktivitas Judi Online Kepala Keluarga
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
Dituntut 12 Tahun Penjara, SYL: Yang Kau Cari Rp 44,5 M, Kontribusi Kementan Rp 2.400 T Per Tahun
NasDem Minta Jokowi Putuskan Nasib Menteri Budi Arie yang Didesak Mundur: Kami Samina Wa Athona
KPK Tak Terima Karen Agustiawan Divonis Tanpa Bayar Uang Pengganti Rp1,8 Triliun, Auto Banding
KPK Usut Korupsi Bansos Presiden, Risma: Sejak Aku Jadi Menteri Sudah Enggak Ada Bantuan Itu
Adian PDIP Sindir KPK soal Kasus Harun Masiku: Enggak Punya Kerjaan Lain Apa?