Terkini Lainnya
TAG
Dalam prosesnya yang mengikuti melengkapi persyaratan administrasi serta mengikuti CAT yaitu sebanyak 410 orang.
Ombudsman RI mengusulkan agar seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024 ditunda setelah Pilkada serentak 2024.
Ombudsman RI meminta pemerintah untuk menunda penyelenggaraan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), hingga Pilkada 2024 selesai
Ombudsman Republik Indonesia (RI) telah menerima sebanyak 20.000 laporan aduan masyarakat seluruh Indonesia di 2023.
Ombudsman RI bakal mengambil langkah untuk menindaklanjuti netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu jika Bawaslu tidak jalankan fungsinya.
Masalah seputar pelayanan publik seperti pendataan bantuan sosial menjadi salah satu aduan yang banyak masuk ke Ombudsman.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, mengungkapkan pelaksanaan pemilihan kepada desa kerap menyebabkan konflik lokal.
Ombudsman RI menyebut kembalinya Brigjen Pol Endar Priantoro ke (KPK) adalah bentuk koreksi atas tidak benarnya proses pemberhentiannya dulu.
Lambannya proses perizinan AMDAL dan lingkungan dikeluhkan oleh sejumlah pelaku usaha dari berbagai sektor.
Ombudsman telah mengeluarkan surat rekomendasi terkait sembilan laporan masyarakat yang dirugikan oleh Kemenkeu.
Menurutnya, rapor tersebut akan menjadi tolak ukur Ombudsman RI dalam melakukan penilaian di tahun 2023.
Ombudsman RI menyebutkan bahwa persiapan penanggulangan bencana menjadi perhatian utama pemerintah dan stakeholder terkait.
Ombudsman RI mengapresiasi respon cepat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang hadir tanggapi sebelum 30 hari soal tindak lanjut temuan maladminis
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menilai, jajaran di Kemensos yang ikut mengawasi yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak harus diperiksa.
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menilai, perlu adanya undang-undang (UU) tentang Penggalangan Dana Publik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan jajaran Ombudsman RI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/4/2022).
Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan sejak tahun 2015 sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ombdusman RI, kata Najih, turut mendukung kebijakan tersebut sepenuhnya dan akan menyiapkan hal-hal yang diperlukan demi tercapainya tujuan dimaksud.
Najih mengatakan keberatan LPK akan ditelaah lebih dulu oleh ORI. Dia memastikan bahwa minggu kemungkinan akan selesai.
Ombudsman menemukan adanya tiga potensi maladministrasi terkait proses pelaksanaan TWK pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).