androidvodic.com

PPP Tak Setuju Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR - News

Laporan Wartawan News, Fersianus Waku

News, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak setuju wacana amandemen UUD 1945 agar MPR RI dapat kembali memilih dan melantik presiden.

"PPP tidak setuju yah mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Itu kan membuat kita kembali lagi ke zaman dahulu gitu," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek saat dihubungi, Jumat (18/8/2023).

Baca juga: PDI Perjuangan Cermati Usulan Presiden Kembali Dipilih MPR RI

Awiek menjelaskan PPP tetap mendorong agar sistem pemilihan umum (Pemilu) yang dipakai saat ini tetap berlaku.

"Jadi sebaiknya pemilu tetap seperti yang ada hari ini," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini meminta agar sistem Pemilu yang saat ini berlaku diperbaiki bila ada kekurangan, bukan mengubah.

"Jadi bukan mengubah sistemnya, tapi adalah memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada," ucap Awiek.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, idealnya MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang sudah dilakukan sebanyak 4 kali.

Hal itu disampaikan Bamsoet dalam pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR 2023.

Dalam kesempatan ini, Bamsoet juga menyinggung pidato Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, yang pernah menyebut demikian.

Baca juga: Jokowi Singgung Pemimpin Mendatang Harus Capai Indonesia Emas, PPP: Sosok yang Dimaksud ya Ganjar 

"Idealnya memang, MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri saat Hari Jadi ke-58 Lemhannas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu," ujar Bamsoet di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Terkait hal ini, Bamsoet menyinggung soal pelaksanaan pemilu lima tahun sekali yang merupakan perintah langsung Pasal 22E UUD 1945.

Dalam aturan itu secara tegas mengatur bahwa pemilu dilaksanakan mutlak lima tahun sekali.

Namun, ia menilai bisa saja timbul persoalan jika menjelang pemilu terjadi sesuatu yang di luar dugaan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat