androidvodic.com

News, JAKARTA - Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto mengatakan regulasi hingga kemampuan adopsi teknologi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) negara untuk meningkatkan indeks digital global.

Andi mengatakan dengan menggabungkan beberapa indeks digital global dari skala 1 paling rendah dan 5 paling tinggi, Indonesia sedang bergerak dari posisi 2 menuju 3. 

Hal tersebut disampaikannya usai acara Seminar Nasional PPSA XXIV bertajuk Kepemimpinan Digital dan Konsolidasi Demokrasi di Lemhannas RI Jakarta Pusat pada Selasa (3/10/2023).

Baca juga: Buka Seminar Nasional PPSA XXIV, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Bicara Oligarki Global Digital

"Jadi kalau dihat dari sisi regulasi, kita masih punya PR untuk menguatkan regulasi misalnya sampai hari ini kita belum punya UU Keamanan Siber. Jadi sekarang regulasi kita tentang siber ditopang dari UI ITE dan UU perlindungan data pribadi. Harus bergerak ke UU keamanan siber," kata Andi.

"Nanti ada aturan-aturan turunan tentang keamanan siber untuk infrastruktur kritis, untuk infrastruktur vital, untuk sektor finance, dan seterusnya sehingga ada standarisasinya," sambung dia.

Selain itu, kata dia, dari sisi alokasi anggaran juga masih menunjukkan kelemahan terutama topangan anggaran untuk BSSN.

Apabila dilihat dari kebutuhan ideal BSSN, menurutnya tahun ini seharusnya sudah mencapai angka Rp6 trilun.

"Sementara yang bisa disiapkan oleh pemerintah masih berada di seputaran Rp1 trilun. Jadi gapnya masih sangat besar," kata dia.

Baca juga: BSSN Dukung Kolaborasi Poltek SSN-Koica dan Dubes Inggris: Ciptakan SDM Handal Bidang Keamanan Siber

Dari sisi kemampuan adopsi teknologi, kata dia, menunjukkan bahwa dari sisi teknologi baik infrastruktur, perangkat keras, fiber optic, platform media, Indonesia belum masuk ke dalam peta geo digital yang telah dibuatnya.

Negara tetangga Indonesia terdekat yang masuk ke peta geo digital tersebut, kata dia, di antaranya Singapura.

Selain itu, kata dia, ada China, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang.