androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Erik Sinaga

News, JAKARTA- Kosistensi Menteri Erick Thohir dalam melakukan pembenahan di BUMN terus dilakukan.

Setelah melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi di Jiwasraya, ASABRI, Garuda Indonesia dan BUMN karya ke Kejaksaan Agung, belum lama ini Menteri Erick melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dana pensiun (Dapen) BUMN.

Agar laporan yang disampaikan ke Kejaksaan valid, Menteri Erick juga dilengkapi dengan audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP.

Baca juga: Akademisi Nilai Erick Lakukan Langkah Bernyali Bersih-bersih Dapen BUMN

Dari audit BPKP tersebut terungkap potensi kerugian negara akibat korupsi dalampengelolaan Dapen Inhutani, PTPN (Perkebunan Nusantara), Angkasa Pura 1 dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) mencapai tidak kurang dari Rp 300 miliar.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Dr Trubus Rahardiansah menilai langkah Menteri Erick yang melaporkan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana pensiun (Dapen) BUMN merupakan upaya bersih-bersih agar nantinya good governance di BUMN dapat menjadi lebih baik.

Dengan laporan Menteri Erick, nantinya Kejaksaan Agung dapat melihat apakah ada dugaan tindak pidana korupsi di Dapen BUMN, penyalahgunaan kewenangan atau hanya sekadar mal administrasi.

Dari laporan yang disampaikan Menteri Erick, Trubus yakin Kejaksaan Agung akan bertindak profesional dengan memeriksa seluruh dokumen yang disampaikan secara teliti.

Trubus mengatakan sekelas Menteri Erick tak mungkin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tanpa data yang valid.

“Mungkin kejengkelan Menteri Erick karena melihat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dapen BUMN sudah akut dan kebangetan. Menurut saya korupsi di dapen BUMN merupakan perbuatan melawan hukum yang keji dan dilakukan dengan kesengajaan tinggi. Korupsi di dapen BUMN dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis,”kata Trubus, Jumat (6/10/2023).

Langkah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di dapen BUMN dinilai Trubus juga sebagai langkah Menteri Erick melindungi hak karyawan dan pensiunan karyawan BUMN yang selama ini gajinya sudah dipotong oleh perusahaan untuk membayar iuran.

Sehingga tujuan Menteri Erick melaporkan dugaan tindak pidana di dapen BUMN untuk memberikan perlindungan hukum bagi karyawan dan pensiunan karyawan di BUMN.

“Kami di Universitas Trisakti juga merasakan hal yang sama dengan dapen BUMN. Bahkan oknum dapen Universitas Trisakti yang melakukan korupsi dapen telah dijatuhi hukuman di PN Jakarta Barat. Sama kayak korupsi di asuransi dan koperasi. Selama ini pemerintah abai terhadap korupsi baik di dapen, asuransi atau koperasi. Padahal dugaan korupsinya sudah banyak mencuat ke permukaan,”kata Trubus.

Trubus berharap langkah Menteri Erick melaporkan dugaan korupsi di dapen BUMN dapat menjadi motivasi bagi Lembaga penggelola dana pensiun agar dapat membuka secara transparanpengelolaan dananya kepada publik.