androidvodic.com

News - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, memberikan tanggapan soal eks Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang dijemput paksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (12/10/2023).

Diketahui, penjemputan paksa itu dilakukan sehari setelah KPK mengumumkan status hukum Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Menanggapi hal itu, Jokowi meyakini KPK memiliki alasan tersendiri untuk menjemput paksa Syahrul Yasin Limpo.

Karena itu, ia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK.

"Pasti ada alasan dari KPK, kenapa secepat itu. Kita hormati lah proses hukum dari KPK," kata Jokowi saat meninjau panen raya di Indramayu, Jawa Barat, Jumat (13/10/2023), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Uang yang Diberikan SYL Ternyata untuk Bantuan Bencana Alam, NasDem Tak Tahu dari Hasil Korupsi

"Kita harus hormati proses hukum yang ada, baik di KPK, di kepolisian, di jaksa. Itu proses hukum yang harus dijalani," imbuh dia.

Beda dengan sikap santai Jokowi, NasDem mengaku geram mengetahui Syahrul Yasin Limpo djemput paksa oleh KPK.

Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, menyebut ada tindak kesewenangan yang dilakukan KPK terkait penangkapan Syahrul Yasin Limpo.

Pasalnya, Syahrul Yasin Limpo yang sempat mangkir dari pemeriksaan KPK pada Rabu (11/10/2023), dijadwalkan akan mendatangi lembaga anti-rasuah pada Jumat.

Namun, sehari sebelum kedatangannya, Syahrul Yasin Limpo sudah lebih dulu diamankan KPK.

"Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya? Saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya," kata Sahroni di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis malam.

"Tapi ini adalah perlakuan yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya," sambung dia.

Karena itu, Sahroni mengaku bakal melaporkan hal tersebut pada Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Selesai ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya," tegas Sahroni, dilansir Wartakotalive.com.