androidvodic.com

Kembalikan Kekuasaan Tertinggi Rakyat dengan Kuasa menetapkan - News

Catatan Ketua MPR RI 

Oleh: Bambang Soesatyo 

Ketua MPR RI/Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Tetap Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Terbuka dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA)

News - Eliminasi atas wewenang subjektif superlatif dari MPR RI sama artinya dengan reduksi atas kekuasaan tertinggi yang melekat pada rakyat yang berdaulat. Kuasa menetapkan arah negara-bangsa oleh rakyat berdaulat pun patut dipulihkan untuk melengkapi terpenuhinya kuasa dalam memilih presiden dan kuasa memilih anggota parlemen. 

Pemahaman pada makna kedaulatan rakyat hendaknya utuh. Jangan sepotong-sepotong. Begitu pun dengan penerapan atau manifestasi kedaulatan rakyat itu sendiri. Haruslah utuh dan sepenuhnya. 

Sekadar menyegarkan ingatan, Kedaulatan Rakyat Indonesia itu final, karena nyata-nyata telah dimeteraikan dalam sila ke-4 pancasila; yakni “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.  Sila keempat ini pun final yang mau tak mau harus ditaati tanpa syarat. Sila ini menetapkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara-bangsa ada di tangan rakyat.

Konsekuensi logis dari kesediaan memurnikan manifestasi kedaulatan rakyat adalah pengakuan tanpa syarat bahwa sumber kekuasaan negara-bangsa adalah rakyat itu sendiri. Pemerintah pun harus lahir dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan semata-mata mengabdi pada rakyat

Maka, rakyat menggunakan kekuasaannya untuk memilih presiden sebagai mandataris rakyat, serta menunjuk atau memilih wakil-wakil mereka untuk mengisi dan berperan menyuarakan aspirasi dalam lembaga atau dewan perwakilan.

Baca juga: Kontestasi Pemilu 2024 Semakin Dekat, Bamsoet Tetap Ajak Investor Asing Tanamkan Modal di Indonesia

Dalam konteks rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, kuasa rakyat memilih presiden sudah terpenuhi, dan oleh karenanya presiden adalah mandataris rakyat. Demikian pula dengan kekuasaan tertinggi rakyat untuk memilih anggota parlemen yang berujung pada konsekuensi bahwa anggota DPR/DPRD/DPD sebagai wakil rakyat wajib menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi atau kepentingan rakyat.

Namun, makna kekuasaan tertinggi rakyat menjadi tidak sempurna lagi karena dihilangkannya kuasa permusyawaratan rakyat memberikan mandat kepada mandatarisnya, yaitu Presiden. 

Sebagaimana diketahui, dengan memberlakukan pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tersirat kesimpulan atau ketetapan bahwa MPR tidak bisa lagi membuat ketetapan MPR.

Muncul dua kontradiksi dari pemberlakuan UU yang dimaksud. Per esensi, Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengingkari hierarki perundang-undangan yang menempatkan Ketetapan (TAP) MPR pada urutan kedua setelah UUD 1945. Pasal ini hanya menerima TAP MPRS dan TAP MPR sampai tahun 2002. 

Dengan menghapus wewenang subjektif superlatif dari MPR RI, untuk apa lagi menempatkan TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan? Bukankah setelah tahun 2002 MPR tak lagi boleh melaksanakan konstitusional-nya membuat TAP MPR?

Kontradiksi kedua adalah hilangnya hak dan kewajiban antara rakyat dengan mandatarisnya. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, hak rakyat memberi mandat kepada mandataris telah dieliminasi. Kewajiban presiden sebagai mandataris untuk menerima mandat dari rakyat pun otomatis dihilangkan. Maka, tidak relevan lagi untuk memberi posisi Presiden sebagai mandataris rakyat.  

Baca juga: Bamsoet Apresiasi Keberhasilan EHang Raih Type Certificate eVTOL dari CAAC

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat