androidvodic.com

News, JAKARTA - Terjadinya beberapa kasus represi terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia belakangan ini, menjadi sorotan banyak pihak.

Sebagaimana diketahui, setidaknya, saat ini tengah bergulir tiga kasus represi terhadap kebebasan berpendapat yang terjadi dalam waktu berdekatan.

Mulai dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI, kriminalisasi aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, serta pelaporan Jubir TPN Ganjar-Mahfud MD Aiman Witjaksono ke kepolisian.

Baca juga: ICW Beberkan 4 Bentuk Represi yang Dihadapi Ketika Jalankan Mandat Pengawasan Masyarakat Sipil

"Ketiga kasus represi terhadap kebebasan berpendapat ini terjadi amat berdekatan, sehingga menunjukkan adanya upaya membatasi kebebasan berpendapat warga negara, termasuk untuk menyampaikan kritik terhadap negara," kata Wakil Ketua Umum I DPP Pemuda Perindo Manik Marganamahendra di Jakarta, Selasa (14/11/2023) kemarin.

Ditegaskannya pula, kasus ini tentunya tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang yang menjamin kebebasan berpendapat bagi warga negara.

Terlebih, kebebasan berpendapat adalah hak tidak terpisahkan dari demokrasi sebagai suatu sistem politik.

Baca juga: Mengapa Kebebasan Berpendapat Bukanlah Prioritas di Asia Tenggara?

Ia mengingatkan, Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat tersebut melalui konstitusi, tepatnya dalam Pasal 28E UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Namun, lanjut Manik, jaminan melalui konstitusi tersebut hanya akan menjadi hitam di atas putih jika tidak dihayati dalam implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam 3 tahun terakhir, kata Manik, indeks demokrasi Indonesia dalam riset Economist Intelligence Unit (EIU), selalu mendapatkan skor buruk yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan flawed democracy atau demokrasi cacat.

Dalam indikator penilaian kebebasan sipil (civil liberties), Indonesia selalu mendapatkan skor rendah dalam periode 2020-2022 dengan angka 7.06, 6.18, 6.18.

1. Dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI

Dugaan intimidasi yang dilakukan terhadap Ketua BEM UI terjadi bersamaan dengan kritik yang disampaikan BEM UI kepada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden.

Intimidasi yang terjadi meliputi pemaksaan pembatalan acara diskusi, hingga intimidasi secara langsung terhadap orang tua dan guru dari Ketua BEM UI yang tinggal di Pontianak.

 Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyesalkan segala bentuk intimidasi terhadap mahasiswa setiap kali mengkritik kebijakan pemerintah.