KPK Setor Rp 10 Miliar ke Kas Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Terpidana RA Latif Dkk - News
Laporan Wartawan News, Ilham Rian Pratama
News, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang sejumlah Rp 10 miliar ke kas negara.
Duit miliaran rupiah itu didapat dari pembayaran uang pengganti dan denda lima koruptor.
Baca juga: KPK Eksekusi Terpidana Oyen ke Lapas Surabaya
Lima koruptor dimaksud yakni, mantan Bupati Bangkalan, R Abdul latif Amin Imron atau RA Latif; eks Bupati Bandung Barat, AA Umbara; bekas Wali Kota Ambon dua periode, Richard Louhenapessy; dan bawahan Richard, Andrew Erin Hehanussa.
Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Nurwidihartana.
Baca juga: Nawawi Pomolango Kecewa Nonton Debat Capres, Anies Siap Diundang KPK untuk Sampaikan Gagasan
"Menjadi salah satu pemasukan kas negara dari asset recovery penanganan perkara oleh KPK, Tim Jaksa Eksekutor melalui biro keuangan telah selesai melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp10 miliar dari pembayaran uang pengganti dan pembayaran denda serta hasil lelang barang rampasan para terpidana yang putusannya berkekuatan hukum tetap," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Jumat (15/12/2023).
Ali mengatakan, penagihan uang pengganti dan denda disertai lelang barang rampasan dari para terpidana korupsi adalah salah satu komitmen KPK untuk memenuhi pemulihan aset.
Terkini Lainnya
Duit miliaran rupiah itu didapat dari pembayaran uang pengganti dan denda lima koruptor.
VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF Masjid Istiqlal Siapkan 4 Opsi Penyambutan Paus Fransiskus
BERITA REKOMENDASI
KPK Buka Program Magang 2024, Mahasiswa Tingkat Akhir Bisa Daftar
BERITA TERKINI
berita POPULER
Sempat Syok Dengar Jamaah Islamiyah Bubar, Sabarno Eks DPO Akhirnya Ajak Buronan Lain Serahkan Diri
Hari Anak Nasional 2024: Sejarah, Tema, Logo, dan Link Twibbon
Polri Sebut Polda Sumbar akan Tindaklanjuti Proses Ekshumasi Jenazah Afif Maulana jika Dirasa Perlu
Koalisi Masyarakat Sipil dan Adat Papua Gelar Aksi Beri Petisi ke MA Soal Perlindungan Hutan
Panitia Penyaringan Calon Rektor UI Bakal Libatkan PPATK Hingga KPK