androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Gita Irawan

News, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjawab singkat ketika ditanya soal delapan warga negara asing (WNA) asal Bangladesh alias imigran etnis Rohingya yang kedapatan memiliki KTP palsu.

Mereka diamankan petugas Kepolisian Resor Belu di Dusun Fatubesi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste pada Minggu (10/12/2023) lalu.

Hal tersebut disampaikan Mahfud seusai menghadiri Rembug Nasional Sahabat Saksi dan Korban untuk Indonesia di Ciawi Jawa Barat pada Rabu (20/12/2023).

"Ya bisa saja. Saya tidak tahu, yang di lapangan kan banyak kasusnya, ada yang TPPO ada yang macam-macam lah," kata Mahfud.

Menurut Mahfud saat ini pemerintah masih mencarikan tempat penampungan pengungsi Rohingya.

Tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah di berbagai tempat, kata dia, saat ini sudah penuh karena terus bertambahnya pengungsi Rohingya yang datang.

Terlebih, kata dia, ada dugaan mafia tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di balik kedatangan mereka ke Indonesia.

"Sekarang meskipun baik masyarakat lokalnya seperti Aceh itu menolak sehingga kita tidak bangunkan lagi di sana. Tapi pasti demi kemanusiaan ditolong," kata dia.

Baca juga: Mahfud Soal Pengungsi Rohingya: Saat Ini Ditampung Sementara, Nanti Kita Tutup karena Beban

Dilansir dari Tribun-Medan.com, sebelumnya Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Medan, Baginda Siregar, membantah nomor induk kependudukan (NIK) KTP yang dimiliki delapan imigran gelap Rohingya berasal dari Kota Medan.

Baginda mengatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya, NIK yang dimiliki delapan imigran gelap itu tidak terdaftar di Kota Medan.

"Kami hanya ingin meluruskan NIK KTP yang dimiliki delapan imigran tersebut bukan NIK Kota Medan dan kami menemukan adanya pemalsuan data," kata dia Kepada Tribun Medan, Rabu (20/12/2023).

Soal pernyataan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang menerangkan NIK tersebut merupakan NIK Kota Medan, Baginda mengatakan ada kekeliruan saat penyampaian tersebut.

"Itulah ini kami luruskan bahwa NIK yang dimiliki delapan Imigran itu bukan NIK Kota Medan," kata dia.