androidvodic.com

News - Program bantuan sosial (bansos) diusung capres-cawapres melalui berbagai program dan terobosan.

Tak hanya itu, sektor pendidikan juga menjadi fokus pasangan calon untuk meraih suara dari masyarakat.

Lewat pendidikan, rantai kemiskinan dinilai bisa terputus.

Hal ini diungkap oleh Pakar Ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada, Tadjudin Nur Effendi.

“Kita bisa memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan. Seandainya dalam satu keluarga pendidikan berubah, kehidupan mereka akan berubah. Ada kesempatan bekerja dan mendapat penghasilan, memutus mata rantai kemiskinan.” jelas Tadjudin pada Kamis (28/12/2023).

Sejak tahun 90an, kata Tadjudin, pemerintah berupaya menyelaraskan antara pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. “ Belakangan ini muncul keinginan untuk memberikan pendidikan vokasi, yang menekankan, situasi pasar kerja, keahlian harus diberikan pada pendidikan.” ungkap Tadjudin.

Baca juga: Kubu AMIN Merasa Tak Dapat Perlakuan Adil, Sebut Kubu Prabowo-Gibran Diperlakukan Istimewa

Namun tetap ada gap antara perkembangan teknologi dan dunia pendidikan.

“Semacam ada jarak antara dunia pendidikan dan teknologi, yang berkelindan langsung dengan lapangan pekerjaan.” imbuh Tadjudin.

Sektor pendidikan dan ketenagakerjaan saling berkelindan. Dibutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan melek teknologi untuk menjawab tantangan hari ini. Namun lapangan kerja yang tersedia juga terbatas.

“Dalam rangka Indonesia Emas, kita berhadapan dengan bonus demografi, penduduk usia produktif mencapai 70 persen, sedangkan lapangan pekerjaan berkembang sangat lambat.” ungkap Tadjudin.

Upaya pemerintah dalam mendatangkan investor, membuka lapangan pekerjaan patut diapresiasi. Termasuk mengeluarkan UU Cipta Kerja. “ Tetapi sampai sekarang belum berjalan seperti yang diharapkan,” sebut Tadjudin.

Belum lagi, banyak industri dalam negeri yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk global. “ Tentu ada peluang dilakukan PHK, ini yang harus dibahas dalam debat Capres-Cawapres berikutnya.” tandas dia.

Tadjudin mengkritisi, pemerintah lebih berusaha memberi lebih banyak bansos ketimbang pendidikan atau keterampilan.

“Kesejahteraan seperti apa? Pemerintah lebih banyak memberi bansos ? sedangkan bansos ini untuk kehidupan sehari-hari,” sebut dia.