MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, PKB: Ada Masalah Serius dalam Proses Legislasi - News
Laporan Wartawan News, Fersianus Waku
News, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Faisol Reza mengatakan, ada persoalan serius dalam proses pembuatan undang-undang (UU) di Indonesia.
Hal ini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.
"Sistem Pemilu kita terlalu sering berubah. Ini menandakan ada masalah hukum yang serius dalam proses legislasi kita," kata Faisol kepada News, Jumat (1/3/2024).
Faisol menegaskan, dengan berubah-ubahnya sistem Pemilu memperkuat dugaan hukum di tanah air sangat politis.
"Dugaan bahwa hukum sekarang sudah sangat politis tidak bisa ditolak," ujar Ketua Komisi VI DPR RI ini.
Menurutnya, belakangan MK sudah sangat kontroversial dalam banyak putusannya. Karenanya, UU MK perlu ditinjau.
"Perlu kembali meninjau UU MK agar mengembalikan marwah MK seperti yang kita inginkan," ucap Faisol.
"Namun, keputusan MK soal ambang batas PT tetap harus kita jalankan," tuturnya menambahkan.
Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen sebesar 4 persen yang dimuat Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Perkara yang terdaftar dengan nomor 116/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Ketua Pengurus Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Irmalidarti.
Dalam putusannya, MK menghapus ketentuan ambang batas parlemen 4 persen karena tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.
Namun, penghapusan ambang batas parlemen 4 persen tersebut tidak berlaku untuk Pemilu 2024.
MK memerintahkan agar ambang batas parlemen tersebut diubah sebelum pelaksanaan Pemilu 2029.
Terkini Lainnya
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Faisol Reza angkat bicara soal putusan MK yang hapus ambang batas parlemen 4 persen.
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
Yakin Polisi Tak Cukup Bukti, Kubu Pegi Minta HP Vina hingga CCTV Dibuka: Biar Ketemu Pembunuhnya
KPK Bakal Pampang Harta Kekayaan Caleg Terpilih, Masyarakat Silakan Pantau
7 Fakta KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden Tahun 2020, Kerugian Capai Rp125 Miliar
Via Yoga Sebut 34 DPW Sudah Nyatakan Dukung Zulhas jadi Ketua Umum PAN Lagi
5 Tahun ke Depan, Jokowi Canangkan Indonesia Swasembada Pangan