androidvodic.com

Laporan Wartawan News Rahmat W Nugraha

News. JAKARTA - Pemerintah menyadari bahwa dalam hal pembangunan ekonomi nasional, pelayanan publik merupakan elemen vital yang berpengaruh terhadap dunia investasi dan bisnis. 

Oleh karena itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan bahwa pelayan publik harus terus ditingkatkan dan dijalankan dengan prima.

"Saya tegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah faktor penting untuk menarik investasi dan menciptakan iklim berusaha yang baik," ujar Wapres saat menghadiri Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023, Jakarta Selatan, Kamis (14/03/2024).

Menurut Wapres, kehadiran Ombudsman sebagai lembaga negara independen menjalankan peran strategis untuk memastikan pemerintahan berjalan bersih dan memiliki tata kelola yang baik sehingga masyarakat dapat terlayani secara adil.

"Di sinilah Ombudsman berperan nyata dengan menyusun rumusan kebijakan publik berbasis aduan masyarakat dalam bentuk tindakan korektif, saran perbaikan, juga rekomendasi untuk mendorong peningkatan layanan publik yang semakin berkualitas," tuturnya.

Berdasarkan laporan yang ia terima, Wapres menyebut bahwa secara umum kualitas penyelenggaraan pelayanan publik nasional sekaligus pelaksanaan reformasi birokrasi, meningkat dalam dua tahun terakhir. 

Hal itu didasarkan atas dua indikator, pertama hasil penilaian Ombudsman atas tingkat kepatuhan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik. 

"Dari tahun 2022 ke 2023, ada kenaikan signifikan jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik yang masuk zona hijau, atau mematuhi standar. 70 persen dari 586 instansi dinilai masuk zona hijau pada 2023, naik dari sekitar 46% di tahun 2022," jelas Wapres.

Indikator kedua, lanjutnya, yaitu berdasarkan hasil penilaian kualitas pelayanan publik tingkat global yang diukur melalui Indeks Efektivitas Pemerintah.

"Indeks Efektivitas Pemerintah tercatat naik, dari 64,76 tahun 2022, menjadi 66,04 tahun 2023, menempatkan Indonesia di urutan ke-73 dari 214 negara," ungkap Wapres.

Atas capaian tersebut, Wapres memberikan apresiasi terhadap setiap unsur penyelenggara pelayan publik. Ia pun meminta agar hal ini dijadikan motivasi untuk terus melakukan perbaikan, khususnya terhadap penanganan laporan masyarakat atas rendahnya kualitas pelayanan publik di daerah.

"Saya mendengar, aduan masyarakat yang diterima Ombudsman perwakilan daerah jumlahnya sepuluh kali lipat lebih banyak daripada Ombudsman pusat. Aduan masyarakat menjadi parameter mendasar keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik," pungkasnya.