androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Igman Ibrahim

News, JAKARTA - Partai Gerindra melalui tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran mulai bergerilya untuk mewujudkan program dan kebijakan pada masa kampanye pilpres 2024.

Kali ini, partai berlambang burung garuda itu mengunjungi Menkeu Sri Mulyani.

Baca juga: Gerindra Emoh Sudaryono Maju Pilgub Jateng jadi Cawagub, Taj Yasin-Gus Yusuf Berpeluang Digandeng

Kunjungan itu dilakukan di Kantor Kemenkeu RI, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh petinggi Gerindra yaitu Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Kemudian, ada pula tiga Waketum Gerindra yang juga turut mendampingi.

Mereka adalah dua keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono dan Budisatrio Djiwandono serta Prasetyo Hadi.

Seusai kunjungan itu, Wakil Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi sekaligus Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan adanya kabar gembira.

Sebab, saat itu mereka banyak mendengar soal kekuatan fiskal RI untuk mengakomodir program Prabowo-Gibran.

Baca juga: Sekjen Gerindra: Hubungan Kami Dengan PDIP Bagus

"Dari penjelasan Menteri Keuangan, beliau membuka akses seluas luasnya, nanti persoalan teknis akan dibicarakan dengan Pak Tommy Djiwandono, dan tentu saja ini kabar yang mengembirakan," kata Muzani.

Muzani pun disinggung apakah ada pembahasan mengenai program makan bergizi gratis dalam pembicaraan dengan Sri Mulyani.

Wakil Ketua MPR RI itu pun membantah anggapan tersebut.

Muzani menjelaskan bahwa pembahasan yang dibicarakan dengan Sri Mulyani lebih luas.
Yakni, sinkronisasi keuangan yang terkhusus bagian fiskal dalam masa transisi.

"Tadi dengan Ibu Menteri Keuangan tidak membicarakan hal-hal yang bersifat nomenklatur. Tapi kita membicarakan bagaimana proses sinkronisasi di bidang keuangan yang bisa memberikan dampak ekonomi itu bisa lebih baik lagi, terutama pada sektor fiskal," ungkapnya.

Muzani pun memastikan Prabowo sudah meminta para kadernya untuk menghitung berbagai program dan kebijakan yang menjadi janjinya selama kampanye.

Program itu harus dihitung secara hati-hati agar tidak memberatkan fiskal.

"Prinsip Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan tetap mengemban prinsip kehati-hatian dalam sektor keuangan dan fiskal," pungkasnya.