Polemik Tapera: Anies Minta Pemerintah Dengar Aspirasi Publik, Penyesalan Basuki, & Respons Moeldoko - News
News - Iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) saat ini tengah ramai diperbincangkan publik.
Skema iuran Tapera yang memotong gaji para pegawai ini mendapatkan penolakan dari masyarakat.
Terkait hal ini, eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, meminta pemerintah mendengarkan aspirasi publik.
Dengan begitu, negara bisa menilai seberapa besar kebijakan itu bisa diterima masyarakat.
"Saya rasa begini, dari komentar-komentar publik, negara bisa menilai, seberapa masuk akal kebijakan itu," kata Anies kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).
Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengaku menyesal karena program Tapera membuat masyarakat justru melancarkan protes keras.
Hal ini disampaikannya seusai raker bersama DPR, Kamis (6/6/2024).
"Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul," ujarnya, Kamis.
Kini, jelas Basuki, pemerintah sudah memiliki program pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat lewat Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sosok yang juga merupakan Komite BP Tapera itu mengungkapkan program ini telah menggelontorkan dana mencapai Rp105 triliun.
"Cukup diketahui, APBN sampai sekarang sudah Rp105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga."
Baca juga: Potongan Tapera Bikin Gaduh, Menteri Basuki Menyesal dan Akan Lapor Presiden Jokowi
"Kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp50 triliun," jelas Basuki.
Adapun, Basuki dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengaku sepakat untuk menunda iuran Tapera.
Pasalnya, menurut perhitungan mereka, masyarakat belum siap menerima kebijakan tersebut.
Terkini Lainnya
Tabungan Perumahan Rakyat
Ragam komentar polemik Tapera, Anies Baswedan minta pemerintah dengarkan aspirasi pemerintah hingga penyesalan Menteri PUPR Basuki.
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
KPK Ungkap Kerugian Negara Kasus Korupsi Bansos Presiden, Berubah dari Rp 125 M Jadi Rp 250 Miliar
Gunakan Teknologi Ini untuk Pantau Hutan dan Karhutla, Indonesia Diapresiasi di Forum Internasional
Achmad Baidowi Tegaskan Muktamar PPP Tetap Digelar sesuai Jadwal pada 2025
5 Kasus Pencurian Tali Pocong Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir, Rata-rata Sasar Makam Wanita
Menko PMK Akan Audiensi dengan Pemuka dan Ormas Keagamaan untuk Sadarkan Rakyat Bahaya Judol