Terkini Lainnya
TOPIK
Seorang pekerja freelance menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke MK.
Setoran dana Tapera tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan salah satu hal yang pihaknya soroti perihal kewajiban iuran terhadap para pekerja.
Kinerja imbal hasil untuk peserta dapat dilihat melalui kinerja Nilai Aktiva Bersih atau Unit Penyertaan.
Sugiyarto memastikan, dana simpanan peserta ditaruh secara terpisah dan hanya boleh digunakan untuk memberikan manfaat untuk peserta.
Tulus menyoroti protes masyarakat bahwa subsidi adalah tanggung jawab pemerintah. Namun, menjadi polemik lantaran masyarakat ikut menanggung subsidi.
Dana peserta dikelola ke dalam beberapa portofolio investasi, yaitu korporasi 47 persen, Surat Berharga Negara (SBN) 45 persen, dan sisanya deposito.
Setoran dana Tapera sebesar 3 persen ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.
Apindo bersama tujuh serikat pekerja buat nota kesepahaman tolak progam Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Dana Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang dipotong 3 persen dari gaji pekerja akan diinvestasikan dalam instrumen obligasi.
Iuran Tapera merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menyediakan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
Setoran dana Tapera tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.
Iuran Tapera merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menyediakan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
Ketua FSP Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) Jakarta Yusup Suprapto mengatakan 20.000 ribu buruh akan melakukan aksi tolak program Tapera di Istana
Program Tapera hadir karena kondisi masyarakat yang masih kesulitan dalam kepemilikan rumah.
Solihin mengatakan bahwa pihaknya sejak sosialisasi Program Tapera tahun 2016 silam. DPP Apindo Jakarta telah menyatakan keberatan.
Ragam komentar polemik Tapera, Anies Baswedan minta pemerintah dengarkan aspirasi pemerintah hingga penyesalan Menteri PUPR Basuki.
Beragam opini publik yang mencuat beberapa waktu belakangan memang menyoal terkait kepercayaan masyarakat kepada program Tapera.
Tapera menuai polemik dan mendapat penolakan masif dari masyarakat, Anies Baswedan meminta pemerintah mendengarkan aspirasi publik.
Moeldoko tegaskan Tapera diberlakukan paling lambat tahun 2027, masih ada waktu untuk saling memberi masukan sebelum Tapera benar-benar diterapkan.
Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan bahwa negara atau pemerintah tidak bersikap anti kritik terhadap sejumlah permasalahan
FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).
Menurut Moeldoko, program Tapera ini terus dimatangkan. Masih ada waktu hingga tahun 2027 untuk konsultasi mengenai program tersebut.
Basuki Hadimuljono mengatakan, dana masyarakat yang dihimpun untuk Tapera tidak akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur pemerintah.
Trubus Rahardiansah menilai pemerintah seharusnya menanggung 2 persen dari 3 persen dari total nilai iuran Tapera yang akan dibebankan ke pekerja.
Berikut pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengenai polemik tabungan perumahan rakyat (Tapera).
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko buka suara soal iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang kini ramai jadi bahasan publik.
Aturan pemotongan gaji pekerja untuk iuran Tapera tidak diundur pelaksanaanya ke tahun 2027.
Dari awal memang sudah dikatakan bahwa pelaksanaan pemotongan gaji untuk Tapera akan dilakukan pada 2027.
Fokus Pemerintah saat ini seharusnya menaikkan fasilitas bagi para pekerja atau buruh, dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.