androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Fersianus Waku

News, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, penegakan hukum saat ini ditunggangi.

Hal ini disampaikan Hasto ketika membuka acara sekolah hukum untuk calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024 daerah pemilihan (dapil) Jakarta di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Hasto menyebut, penegakan hukum era sekarang atau setelah Indonesia merdeka, tidak lebih baik dari masa kolonial dan Orde Baru.

Dia membandingkan ketika Soekarno dan Megawati Soekarnoputri didampingi penasihat hukum ketika menjalani pemeriksaan pada masa Orde Baru.

Namun, kini Hasto menganggap pemeriksaan bisa dilakukan tanpa didampingi para penasehat hukum.

"Ketika Bu Megawati berjuang, menghadapi pemerintahan yang otoriter, di mana saat itu, Bu Megawati masih bisa didampingi pengacara," kata Hasto dalam sambutannya.

"Bung Karno, meskipun hukum kolonial, masih bisa didampingi penasihat hukumnya, Itu banyak dokumennya," ujarnya menambahkan.

Hasto menilai, penegakan hukum saat ini tak lebih baik dibandingkan sebelumnya, sebab proses yuridis sering ditunggangi kepentingan pihak tertentu.

"Kini kita setelah merdeka, bagaimana hukum itu bekerja hanya karena persoalan-persoalan yang sering kali ditunggangi oleh berbagai aspek-aspek lainnya," ucapnya.

Karenanya, dia menegaskan bahwa PDIP menjadikan Sekolah Partai sebagai tempat belajar menciptakan hukum secara berkeadilan.

"Karena itulah, dengan sekolah hukum ini, kami akan belajar bagaimana keadilan yang sejati itu, harus dirancang, dari suasana kebatinan ketika republik ini dibangun oleh para pendiri bangsa, karena dengan supremasi hukum, dengan meritokrasi, kita mampu menjadi negara yang hebat," ucap Hasto.

Hasto tak mengungkapkan kepada siapa kritikan itu dituju. Namun, belakangan Hasto memang kerap mengkritisi penegakkan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).