Pengamat Nilai PKS Sulit Bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Ini Alasannya - News
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
News, JAKARTA - Pengamat politik Emrus Sihombing menyebut, Koalisi Indonesia Maju (KIM) tak boleh memposisikan diri sebagai partai besar, jika ingin PKS gabung.
Hal ini terkait kabar PKS yang mengaku mendapat tawaran untuk bergabung ke KIM di Pilgub DKI 2024.
Baca juga: Wacana Koalisi Papol di Pilkada Jakarta 2024, KIM Usung Ridwan Kamil, PKB-PKS-PDIP Pilih Anies?
Emrus mengatakan, semua partai politik merupakan aktor politik yang memiliki kepentingannya masing-masing.
Ia kemudian menilai, PKS merupakan partai yang kuat secara ideologi. Menurutnya, aspek ini yang perlu digarisbawahi oleh KIM.
Sehingga, kata Emrus, KIM harus dapat menerima kepentingan-kepentingan PKS, jika ingin partai tersebut bergabung ke koalisi mereka.
"Kalau KIM dapat menerima tawaran (kepentingan politik) PKS, saya kira itu bisa PKS ke KIM," kata Emrus, saat dihubungi News, Kamis (20/6/2024).
Baca juga: PKS Nyatakan Belum Final Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024
Lebih lanjut, Emrus menekankan, dalam hal memberikan tawaran kepada PKS, KIM tidak boleh memposisikan diri sebagai kelompok besar dan merasa kepentingannya lebih besar dari PKS.
"Tapi ketika KIM memposisikan sebagai kelompok besar, partai besar, merasa kepentingannya lebih besar, saya kira sulit ketemu," tutur Emrus.
Diberitakan sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan, pihaknya mendapatkan tawaran dari partai politik koalisi yang memiliki sinyal mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.
Adapun tawaran yang dimaksud oleh Syaikhu yakni untuk kader PKS maju sebagai calon wakil gubernur (Cawagub).
Kata Syaikhu, atas adanya tawaran tersebut, saat ini internal PKS masih melakukan pengkajian yang mendalam.
"Ada (tawaran maju sebagai pendamping RK) itu makanya sedang kita coba, analisis, kita kaji mana kira kira yang nanti paling maslahat, kira-kira gitu," kata Syaikhu kepada awak media di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (18/6/2024).
Baca juga: Raih Suara Tertinggi, PKS Harap Dapat Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta 2024
Meski demikian, saat ditanyakan soal ada atau tidaknya rencana PKS gabung ke koalisi pemerintahan saat ini, Syaikhu belum dapat memastikan.
Pasalnya, tawaran untuk gabung ke koalisi itu belum ada sampai saat ini ke PKS, hanya sebatas tawaran untuk maju sebagai cawagub Ridwan Kamil.
"Belum belum, tawaran (gabung koalisi pemerintahan) juga belum," tukas Syaikhu.
Terkini Lainnya
Sehingga, kata Emrus, KIM harus dapat menerima kepentingan-kepentingan PKS, jika ingin partai tersebut bergabung ke koalisi mereka.
4 Bandar Judi Online Terdeteksi, Kapolri Perintahkan Usut Tuntas: Telusuri Sampai Titik Puncak
BERITA REKOMENDASI
Ragam Komentar soal PKS Mengaku Ditawari KIM Kursi Cawagub Jakarta
Putin dan Kim Jong Un Berjanji Saling Melindungi Bila Diserang
BERITA TERKINI
berita POPULER
Kemendagri Eksplorasi Kerja Sama Indonesia-Tiongkok dalam Penanggulangan Kebakaran
Kowani: Perempuan dan Anak Kerap jadi Korban Aktivitas Judi Online Kepala Keluarga
Sempat Berhenti Akibat PDN Diretas, Kemenag Pastikan Layanan Sihalal Sudah Kembali Normal
Dituntut 12 Tahun Penjara, SYL: Yang Kau Cari Rp 44,5 M, Kontribusi Kementan Rp 2.400 T Per Tahun
NasDem Minta Jokowi Putuskan Nasib Menteri Budi Arie yang Didesak Mundur: Kami Samina Wa Athona